Jakarta, Generasi.co — Kabar gembira bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri terkait Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 segera menemui titik terang. Anggaran jumbo sebesar Rp55 triliun telah disiapkan oleh kas negara, dan kini pengumuman resminya tinggal menunggu ketuk palu dan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa wewenang untuk mengumumkan jadwal pasti pencairan THR sepenuhnya berada di tangan Kepala Negara. Saat ini, pemerintah tengah merampungkan finalisasi Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukumnya.
“Itu (PP) sedang diproses, bentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang mengumumkan, nanti Presiden yang mengumumkan,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (23/2/2026).
Menkeu memberi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo akan segera membawa kabar baik ini sekembalinya dari lawatan luar negeri. “Nanti begitu Presiden pulang mungkin beliau akan umumkan. Tapi dananya sudah siap,” tambahnya.
Meski tanggal pasti menunggu arahan Presiden, Menkeu sebelumnya sempat memproyeksikan bahwa pencairan THR ditargetkan cair pada pekan pertama Ramadan. Jika awal puasa jatuh pada 19 Februari 2026, maka aliran dana THR diprediksi mulai masuk ke rekening abdi negara pada 26 Februari 2026.
Strategi Prabowo Keluar dari Jebakan Pertumbuhan 5 Persen
Di bawah komando Presiden Prabowo, pencairan THR senilai Rp55 triliun ini bukan sekadar rutinitas kesejahteraan aparatur negara, melainkan bagian dari desain besar (grand design) untuk mendongkrak perekonomian nasional di kuartal pertama (Q1) 2026.
Purbaya membeberkan bahwa proyeksi belanja pemerintah pada Q1 2026 dipatok menembus angka fantastis, yakni Rp809 triliun. Suntikan belanja negara yang tepat waktu ini diyakini menjadi mesin pendorong utama agar ekonomi Indonesia mampu menembus target pertumbuhan 5,5 persen hingga 6 persen.
“Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen sampai 6 persen. Jika target ini tercapai, Indonesia berhasil keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen,” jelas Menkeu meyakinkan.
Selain THR, mesin pertumbuhan Q1 2026 ini juga didorong oleh program-program strategis pemerintahan Prabowo lainnya, yakni:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp62 triliun (dipercepat pelaksanaannya).
- Paket Stimulus Ekonomi: Rp13 triliun.
- Rehabilitasi & Rekonstruksi Bencana Sumatera: Rp6 triliun.
Suntikan Rp220 Triliun untuk Investasi Langsung
Presiden Prabowo juga menaruh perhatian besar pada daya beli masyarakat dan aliran investasi. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan melonjak tajam berkat rentetan momentum libur cuti bersama Imlek dan Idul Fitri, serta dukungan kebijakan Work From Anywhere (WFA).
Di sisi penawaran dan investasi, pemerintah telah menyiapkan intervensi raksasa dengan total dorongan investasi langsung mencapai sekitar Rp220 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari tiga pilar utama pembangunan:
- Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Pembangunan 30.000 unit dengan nilai Rp90 triliun.
- Sektor Perumahan: Pembangunan 190.000 unit rumah komersial, rumah subsidi, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp20 triliun.
- Hilirisasi BPI Danantara: Groundbreaking proyek hilirisasi bernilai USD 7 miliar atau setara Rp110 triliun.
Dengan eksekusi anggaran yang presisi dan dorongan investasi masif ini, pemerintahan Prabowo optimis fondasi ekonomi Indonesia di tahun 2026 akan semakin kokoh dan berkelanjutan.
