JAKARTA, Generasi.co — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti tajam kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dinilai masih menyimpan segudang persoalan kronis. Secara terbuka di hadapan anggota dewan, Prabowo menginstruksikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mencopot pimpinan Bea Cukai jika terbukti gagal membenahi institusi tersebut.
Peringatan keras ini dilontarkan Kepala Negara saat mencetak sejarah sebagai Presiden pertama yang membacakan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Soroti Penipuan Ekspor dan Penyelundupan
Prabowo mengungkapkan kekesalannya atas berbagai permasalahan di sektor kepabeanan yang tak kunjung usai, mulai dari manipulasi nilai ekspor (under-invoicing) hingga maraknya praktik penyelundupan yang secara langsung merugikan kas negara.
“Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Prabowo.
Sebagai catatan, kursi Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini diduduki oleh Letnan Jenderal (Purn) Djaka Budhi Utama. Ia dilantik tepat setahun yang lalu, yakni pada 23 Mei 2025, saat pemerintahan Prabowo baru berjalan tujuh bulan.
Sentilan “Engke Kumaha” vs “Kumaha Engke”
Prabowo menuntut ritme kerja birokrasi yang cepat, tanggap, dan tidak bersantai-santai. Ia menegaskan bahwa masyarakat sudah jengah dengan lambatnya penanganan masalah. Untuk mempertegas pesannya, Presiden meminjam filosofi bahasa Sunda mengenai antisipasi dan etos kerja.
Pemerintah, kata Prabowo, harus memiliki pola pikir proaktif “engke kumaha” (nanti bagaimana strateginya/akibatnya), dan membuang jauh-jauh mentalitas reaktif dan pasrah “kumaha engke” (bagaimana nanti saja).
Ungkit Sejarah Kelam Orde Baru: Bea Cukai Diambil Alih Swasta Swiss
Dalam pidatonya, Prabowo juga melempar memori ke masa pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto, saat institusi Bea Cukai dibekukan akibat korupsi dan pungutan liar (pungli) yang sudah mengakar.
Kala itu, rezim Orde Baru mengambil langkah ekstrem dengan menyerahkan fungsi pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan Indonesia kepada perusahaan inspeksi swasta asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS).
- Ironi Kenaikan Pendapatan: “Langkah itu memang membuat penghasilan negara naik, tapi kondisi itu menyedihkan,” ungkap Prabowo menyoroti ironi bahwa negara harus bergantung pada pihak asing untuk menertibkan urusan internalnya.
Meski melontarkan kritik dan ancaman pencopotan yang sangat tajam, Prabowo menegaskan bahwa niatnya bukanlah untuk menjatuhkan moral para abdi negara.
“Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita sendiri, kita bicara jujur kepada rakyat kita,” tutup Prabowo.
