Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam menyusun kebijakan energi. Ia menegaskan bahwa ketahanan energi (energy security) harus menjadi fondasi utama sebelum melangkah jauh ke program transisi energi.
Peringatan ini disampaikan Eddy mengingat tren kebutuhan energi nasional yang terus melonjak, sementara ketergantungan terhadap impor masih tinggi. Menurutnya, ketahanan energi kini bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian vital dari ketahanan nasional.
Hal tersebut diungkapkan Eddy saat menjadi pembicara kunci dalam Diskusi Terbatas Tim Energi Bimasena di The Bimasena, Jakarta, Kamis (5/2).
“Saya percaya apa yang kita bahas di sini harus didasarkan pada transparansi dan keterusterangan, agar kita bisa memperkaya wawasan sekaligus mendukung berbagai program di bidang energi yang saat ini menjadi prioritas nasional,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Soroti Transisi Global yang ‘Kacau’
Dalam paparannya, Eddy membedah situasi energi global yang dinilainya sedang mengalami fase transisi yang tidak teratur (disorderly).
Ia memaparkan data bahwa batu bara masih mendominasi bauran energi global, meski kontribusinya turun ke level 35 persen (terendah dalam 50 tahun). Sementara itu, gas bumi menyumbang porsi sekitar 20 persen.
Anomali terjadi ketika penggunaan energi fosil masih meningkat, namun di sisi lain pengembangan energi terbarukan—khususnya surya dan angin—juga tumbuh pesat.
“Kita perlu melihat apakah yang terjadi sekarang benar-benar transisi energi atau hanya penambahan alternatif energi baru,” kritiknya.
Eddy juga menyoroti perubahan geopolitik dunia. Banyak negara kini lebih egois dengan memprioritaskan keamanan energi domestik ketimbang kerja sama multilateral.
Butuh Investasi Jumbo USD 263 Miliar
Tantangan Indonesia tidak ringan. Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini merinci kebutuhan investasi transisi energi Indonesia hingga tahun 2040 diperkirakan menembus angka USD 263 miliar (sekitar Rp4.000 triliun). Dari angka tersebut, USD 190 miliar dibutuhkan dalam jangka pendek hingga 2034.
Besarnya angka ini menjadi tantangan berat karena Indonesia harus bersaing dengan negara lain yang juga berlomba-lomba mengembangkan energi hijau. Persaingan terjadi di segala lini: teknologi, bahan baku, sumber daya manusia (SDM), hingga perebutan sumber pendanaan global.
Oleh karena itu, Eddy mendorong agar investasi energi terbarukan wajib disertai dengan industrialisasi dalam negeri.
“Pengembangan energi terbarukan harus mendorong industrialisasi dalam negeri, seperti industri panel surya, kabel, dan turbin, sehingga memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” tegasnya.
Kebut Kepastian Regulasi
Guna menarik minat investor, Eddy menyoroti pentingnya kepastian hukum. Ia mengakui bahwa fragmentasi perizinan dan lemahnya koordinasi antarlembaga kerap menjadi penghambat eksplorasi migas maupun pengembangan energi baru.
Untuk itu, DPR dan pemerintah tengah mengebut sejumlah payung hukum strategis, antara lain:
- Revisi Undang-Undang Migas.
- Penyelesaian RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).
- Revisi UU Ketenagalistrikan.
- Penyusunan UU Pengelolaan Perubahan Iklim.
“Apapun yang kita lakukan dalam proses transisi energi, kita harus selalu menyeimbangkan antara biaya dan dampak iklim, serta memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga,” pungkas Eddy.










