Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera merumuskan skema terbaik dalam menyelesaikan beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Instruksi itu disampaikan pada rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan pada 29 Oktober 2025 dan melibatkan pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta jajaran lain yang menelaah opsi restrukturisasi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa perintah itu menuntut perhitungan ulang angka-angka riil dan penyusunan skenario, mulai dari opsi perpanjangan masa pinjaman hingga upaya negosiasi pelonggaran jadwal pembayaran dengan pemberi pinjaman.
“Pak Airlangga, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara (Rosan Roeslani) diminta untuk … menghitung lagi detailnya,” kata Prasetyo, seraya menyinggung kemungkinan-kemungkinan perpanjangan tenor atau skema lain sebagai bagian dari paket solusi.
Angka yang dihadapi pemerintahan cukup besar. Berdasarkan catatan yang dipakai dalam diskusi, total biaya proyek kini diperkirakan sekitar US$7,26–7,27 miliar (setara kira-kira Rp120 triliun jika dikalkulasikan pada kisaran kurs yang dipakai publik); sekitar 75% dari pembiayaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sedangkan sisanya dipenuhi lewat ekuitas konsorsium. Pinjaman awal CDB dilaporkan memiliki tingkat bunga relatif rendah (sekitar 2% per tahun) dan tenor sangat panjang, menurut dokumen dan analisis, fasilitas awal tercatat dengan tenor puluhan tahun (disebut sampai 40 tahun dalam beberapa sumber teknis).
Masalah memburuk setelah muncul cost overrun yang diperkirakan mencapai US$1,2 miliar; untuk menutup pembengkakan biaya itu, konsorsium Indonesia menandatangani pinjaman tambahan senilai US$542,7 juta pada Januari 2024, yang bunganya jauh lebih tinggi—di kisaran 3–3,4% tergantung denominasi (USD vs RMB) dan fasilitas.
Akibatnya, sebagian porsi utang yang semula “berbunga rendah” kini tercampur dengan fasilitas berbiaya lebih mahal sehingga meningkatkan beban bunga berjalan proyek.
Di ruang rapat, pembicaraan tidak hanya teknis: ia menyentuh pilihan politik dan fiskal yang sensitif. Opsi-opsi yang disebut antara lain (1) negosiasi ulang syarat pinjaman dengan kreditur—misalnya perpanjangan tenor atau penurunan cicilan pokok (grace period), (2) penyertaan modal negara (PMN) untuk menutup bagian ekuitas konsorsium Indonesia, dan (3) penataan ulang kepemilikan atau pengalihan sebagian aset/pendapatan proyek ke skema pengelolaan negara yang memberi kepastian pembayaran utang. Danantara sendiri telah mengemukakan beberapa pendekatan strategis, termasuk opsi pemberian modal tambahan atau model pengelolaan aset jangka panjang.
Mengapa ini penting? Selain langsung membebani neraca BUMN yang terlibat — khususnya PT Kereta Api Indonesia (PSBI/KCIC) — risiko fiskal muncul jika pemerintah memilih menutup kekurangan melalui APBN atau jaminan negara. Pemerintah sebelumnya berupaya menjaga proyek sebagai skema B2B agar beban tidak menjadi langsung tanggungan anggaran, tetapi pembengkakan biaya dan bunga yang lebih tinggi dari fasilitas tambahan mengaburkan batas tersebut sehingga opsi pembiayaan publik kembali menguat sebagai salah satu alternatif.
Analisis singkat: tiap pilihan membawa konsekuensi. Meminta perpanjangan tenor atau grace period membutuhkan persetujuan kreditur (China Development Bank) dan berujung pada total biaya bunga lebih besar dalam jangka panjang; penyertaan modal negara menekan ruang fiskal dan menimbulkan pertanyaan akuntabilitas dan preseden; sementara pengalihan model kepemilikan atau pendapatan dapat mengurangi beban fiskal tetapi mengikis potensi pendapatan jangka panjang dan menimbulkan kerumitan hukum-kontrak. Semua opsi itu harus dilihat melalui lensa nilai publik: apakah menyelamatkan proyek strategis dengan biaya anggaran lebih besar dapat dibenarkan oleh manfaat ekonomi jangka panjangnya?
Langkah berikutnya — menurut sumber resmi yang dikutip dalam ratas — adalah komputasi teknis oleh tim gabungan Menkeu, Menko Perekonomian, Danantara dan manajemen KCIC/KAI, yang akan menyusun skenario keuangan rinci dan melaporkan kembali hasilnya kepada presiden. Pemerintah tampak memilih pendekatan pragmatis: menimbang kombinasi instrumen (restrukturisasi pinjaman + opsi PMN terbatas + negosiasi komersial) agar beban tidak langsung meluas ke APBN tanpa analisis biaya-manfaat yang jelas.
