Presiden Prabowo Subianto memberikan penugasan khusus awal tahun kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terkait pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra. Penugasan itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan di kediaman dinas Presiden, Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).
Selain Dasco, pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pertemuan berlangsung dari sore hingga malam hari.
“Penugasan khusus awal tahun dari Bapak Presiden untuk masing-masing peserta pertemuan,” tulis akun Instagram Sekretariat Kabinet (Setkab).
Dalam pertemuan itu, Dasco yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI menyampaikan laporan perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Penugasan tersebut sejalan dengan langkah Prabowo yang sebelumnya menggelar rapat penanganan bencana bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Aceh Tamiang, Aceh. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan pemerintah terbuka terhadap bantuan dari pihak mana pun untuk penanganan bencana di wilayah Sumatra.
Prabowo juga kembali menjelaskan alasan pemerintah tidak menetapkan bencana banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut sebagai bencana nasional, meski desakan masih datang dari sejumlah pihak.
“Jadi saudara-saudara masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain,” ujar Prabowo.
“Jadi, kalau sementara kita tiga provinsi ini kita sebagai, sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” tambahnya.
Di sisi lain, Dasco sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri dan kepala daerah pada 30 Desember lalu. Rapat itu membahas penanganan dampak banjir dan longsor di berbagai kota dan kabupaten di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menurut Dasco, rapat tersebut sengaja dilakukan menjelang akhir tahun agar alokasi anggaran pemulihan pascabencana dapat dimasukkan dalam APBN 2026.
“Kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan, di anggaran 2026, pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Dasco menegaskan seluruh pihak harus terus bekerja sama dalam proses pemulihan dampak bencana, khususnya di Aceh. Ia juga mengapresiasi peran TNI, Polri, relawan, dan masyarakat dalam penanganan bencana selama ini.
“Kita perlu kemudian bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap yang akan ditangani dalam pemulihan pascabencana,” ujarnya.
