JAKARTA, Generasi.co — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (HNW), menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik bersenjata di berbagai belahan dunia. Ia secara khusus menyoroti serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, serta memanasnya perang antara Pakistan dan Afghanistan.
Merespons kabar dari Kementerian Luar Negeri RI mengenai kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak sebagai mediator—bahkan bersedia bertolak ke Teheran—HNW mengingatkan agar langkah tersebut tetap konsisten pada koridor konstitusi, yakni amanat Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 tentang keikutsertaan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia.
“Pernyataan Kementerian Luar Negeri bahwa Presiden Prabowo siap melakukan mediasi ke Teheran perlu diingatkan koridor konstitusionalnya. Sangat wajar kalau Presiden Prabowo selain ke Teheran, juga ke Islamabad dan Kabul, untuk menginisiasi mediasi penghentian perang antara Pakistan dan Afghanistan. Mereka adalah dua negara muslim yang sangat dekat dan menghormati Indonesia,” ujar HNW melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Ancaman Eskalasi Timur Tengah dan Pentingnya Diplomasi
HNW menekankan bahwa pendekatan dialog dan diplomasi harus menjadi prioritas utama. Sesuai dengan Deklarasi Piagam PBB Pasal 2 ayat (4), penyelesaian konflik wajib menghormati hukum internasional dan menjauhi penggunaan kekuatan senjata.
Lebih lanjut, tokoh senior yang akrab disapa HNW ini menyoroti dampak bola salju dari serangan Israel dan AS ke Iran. Serangan balik yang dilancarkan Iran tidak hanya menyasar Israel, tetapi juga pangkalan militer AS di negara-negara tetangga seperti Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, hingga Arab Saudi.
“Hal ini berpotensi memperlebar konflik karena negara-negara tersebut merasa kedaulatannya dilanggar. Warga sipil berpotensi menjadi korban imbas serangan balik. Pada akhirnya, yang sangat dirugikan adalah sesama negara muslim, yang juga potensial menjadi korban proyek ekspansionisme Israel Raya,” tukasnya.
Dorong Peran Aktif PBB dan KTT Luar Biasa OKI
Agar amanat konstitusi dapat terlaksana maksimal, HNW menyarankan Presiden Prabowo untuk tidak bekerja sendirian. Ia mendorong pemerintah Indonesia untuk menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memaksimalkan peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Beberapa langkah strategis yang diusulkan HNW meliputi:
- Mendukung Sikap Sekjen PBB: Menguatkan penolakan Sekretaris Jenderal PBB terhadap segala bentuk eskalasi perang.
- Mendesak Sidang Umum/KTT Luar Biasa: Mengusulkan kepada PBB dan OKI untuk segera menyelenggarakan Sidang Umum atau KTT Luar Biasa Tingkat Kepala Negara guna menghentikan agresi di Timur Tengah maupun Asia Selatan.
- Memperkuat Solidaritas: Mengingatkan kembali tujuan utama Piagam OKI, yakni mempererat persaudaraan dan solidaritas di antara negara-negara anggota yang saat ini tengah dilanda konflik.
Keselamatan WNI adalah Prioritas Utama
Sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta II yang menaungi konstituen luar negeri, HNW memberikan peringatan keras terkait nasib Warga Negara Indonesia (WNI) di zona konflik.
Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah perlindungan dan evakuasi yang efektif bagi WNI yang terjebak di Iran, negara-negara Teluk, maupun di Pakistan dan Afghanistan.
“Perlindungan terhadap WNI di kawasan yang dilanda perang adalah kewajiban konstitusional negara. Ini merupakan hal yang sangat urgen untuk diwujudkan, mengingat situasi sudah semakin genting dengan eskalasi yang bisa meluas dan berjangka panjang,” pungkas HNW.
