Jakarta, Generasi.co — Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan tegas kepada sejumlah pengamat yang dinilainya kerap menyebarkan narasi kecemasan dan secara sengaja tidak menginginkan pemerintahan saat ini berhasil. Kepala Negara secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk menertibkan pihak-pihak tersebut pada waktu yang tepat.
Peringatan ini disampaikan langsung oleh Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Prabowo menegaskan bahwa dirinya kini memiliki akses penuh terhadap laporan intelijen harian. Dari laporan tersebut, ia mengaku telah mengantongi data akurat mengenai identitas para pengamat beserta pihak-pihak yang mendanai manuver mereka.
“Saya juga punya data-data intelijen. Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi saya tiap hari dapat laporan intel. Saya sudah tahu siapa yang biayai-biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua,” tegas Prabowo.
Sebut Motivasi Sempit hingga Koruptor Hilang Rezeki
Prabowo membedah motivasi di balik rentetan kritik yang berlindung di balik jubah pengamat. Menurutnya, serangan-serangan tersebut sering kali didasari oleh sikap yang sempit dan jauh dari nilai patriotik.
Ia menduga manuver tersebut digerakkan oleh pihak-pihak yang belum bisa menerima kekalahan politik, kehilangan kekuasaan, hingga oknum-oknum yang jalur keuntungannya diputus oleh kebijakan tegas pemerintah saat ini.
“Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau ada pihak yang hilang rejeki, terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya merasa rugi dong dengan pemerintah kita,” ungkap mantan Menteri Pertahanan tersebut.
Pendekatan Berbasis Bukti dan Seruan Persatuan
Meski telah memegang daftar nama para aktor intelektual, Prabowo mengklaim pemerintahannya saat ini masih menahan diri dan memilih pendekatan persuasif yang berbasis pada bukti nyata (evidence-based). Ia meyakini rakyat pada akhirnya akan mampu menilai sendiri hasil kerja keras kabinet.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa kontestasi politik adalah siklus lima tahunan yang lumrah. Namun, begitu pertandingan usai, seluruh elemen bangsa diwajibkan kembali bersatu karena negara diibaratkan sebagai satu kapal yang sama.
“Harusnya perbedaan pendapat tidak masalah, persaingan politik tiap 5 tahun tidak ada masalah. Tapi harusnya negara ini kalau sudah selesai pertandingan-pertandingan itu, kita bersatu kompak,” serunya.
Respons PDIP: Risiko Pilihan Rakyat
Rencana penertiban pengamat ini langsung menuai reaksi dari Senayan. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, menilai sikap Presiden tersebut sebagai sebuah konsekuensi logis dari hasil pemilihan umum yang harus ditanggung publik.
“Ini risiko yang harus dialami rakyat yang telah memilih. Sehingga Pak Prabowo, sebagai presiden mungkin merasa bisa melakukan apa saja yang tidak sejalan dengan pikirannya, sehingga perlu menertibkan,” ujar Andreas di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Meski melontarkan kritik satir, Andreas memastikan bahwa partainya pada prinsipnya selalu berharap dan mendukung agar program pemerintah berhasil, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja, stabilitas harga pangan, dan akses pendidikan bagi rakyat.
