Jakarta, Generasi.co — Efek domino dari eskalasi perang di Timur Tengah mulai memakan korban di kawasan Asia. Filipina secara resmi telah mengumumkan status darurat energi nasional, sementara aktivitas di Bangladesh dilaporkan mulai lumpuh akibat krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Merespons rentetan krisis di negara sahabat tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa posisi Indonesia saat ini masih terkendali. Ia menyoroti esensi dari sebuah krisis energi yang sebenarnya, yakni ancaman terhentinya rantai pasokan fisik, bukan semata-mata soal jebolnya kas negara.
“Darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, (tetapi) suplainya nggak ada. Ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau dibilang darurat, enggak, tetapi kita mesti siap-siap terus ke depan,” tegas Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).
APBN Tangguh, Keputusan Akhir di Tangan Presiden Prabowo
Menkeu memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 memiliki daya tahan yang solid untuk meredam guncangan harga energi global. Karena itu, pemerintah merasa masih terlalu dini untuk merombak asumsi makro terkait harga minyak maupun memangkas subsidi BBM rakyat.
Pemerintah memetakan mitigasi fiskal dengan pendekatan kalkulatif melalui parameter berikut:
- Perhitungan Rata-Rata Tahunan: Fluktuasi harga sesaat di pasar global tidak akan langsung meruntuhkan postur anggaran. “Nanti kalau naiknya (tinggi) baru kita hitung lagi berapa. Jadi nggak otomatis tiba-tiba jadi US$ 100, kan kita hitung rata-rata,” jelas Purbaya.
- Pertahanan Bantalan Subsidi: Kas negara diklaim masih sangat mampu menahan selisih harga minyak saat ini tanpa harus membebankan kenaikan harga di tingkat konsumen hingga akhir tahun.
Meskipun secara matematis APBN terkonfirmasi aman, Purbaya menggarisbawahi bahwa eksekusi kebijakan strategis terkait penyesuaian harga subsidi sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kepala Negara.
“Saya nggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harganya tinggi sekali. Pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN. Tergantung keputusan pimpinan (Presiden Prabowo Subianto) nantinya, tetapi saya tawarkan, aman,” pungkasnya.
