Jakarta, Generasi.co — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan arah baru transformasi ekonomi nasional di hadapan para investor raksasa Jepang. Dalam pidato kuncinya di Forum Bisnis Indonesia–Jepang yang digelar di Tokyo, Senin (30/3/2026), Kepala Negara memaparkan ambisi besar transisi energi hijau hingga ketegasan sikap politik luar negeri Indonesia di tengah krisis geopolitik global.
Transformasi menyeluruh ini diklaim sebagai langkah krusial untuk mengamankan ketahanan nasional sekaligus menjadikan Indonesia sebagai magnet investasi yang stabil.
Ambisi Transisi Energi: Dari 100 GW Surya hingga Biodiesel B50
Di sektor energi, pemerintah mengambil langkah agresif untuk melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil yang rentan terhadap fluktuasi geopolitik, khususnya konflik di Timur Tengah.
Presiden Prabowo mematok target fantastis untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam waktu singkat. “Dalam tiga tahun ke depan, kami ingin mencapai 100 gigawatt energi surya. Bagi kami, ini lebih mendesak karena situasi yang kami lihat,” tegas Presiden.
Selain energi surya, pemerintah akan memaksimalkan cadangan panas bumi (geothermal) Indonesia yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Akselerasi juga dilakukan pada sektor bahan bakar nabati melalui peningkatan bauran biodiesel dari 40 persen menjadi 50 persen (B50), serta pengembangan bioetanol.
Doktrin Bebas Aktif di Tengah Ketidakpastian Global
Menyikapi eskalasi tensi antarnegara, Presiden menekankan pentingnya menjaga hubungan ekonomi yang rasional. Sebagai negara dengan ekonomi terbuka yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, Indonesia akan terus berpegang teguh pada politik luar negeri bebas aktif.
“Filosofi kami adalah 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Indonesia berada dalam posisi yang nyaman karena kami tidak memiliki musuh,” ungkap Prabowo.
Menurutnya, stabilitas hubungan baik dengan seluruh kekuatan besar dunia, termasuk kemitraan strategis dengan Jepang, adalah kunci keselamatan ekonomi di era yang penuh risiko dan ketidakpastian ini.
Hilirisasi, Tata Kelola Bersih, dan Komitmen Iklim
Menutup pidatonya, Kepala Negara menjamin iklim investasi yang sehat melalui reformasi birokrasi. Ia menyadari tuntutan publik maupun investor akan pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas korupsi.
Transformasi ekonomi juga dipastikan tidak akan mundur dari jalur hilirisasi. Indonesia tidak akan lagi bertumpu pada ekspor bahan mentah, melainkan fokus pada industrialisasi yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.
Di saat yang sama, agenda industrialisasi ini akan diimbangi dengan pelestarian lingkungan. “Hutan kita harus dilindungi. Hutan-hutan yang telah hancur, kita harus melakukan reboisasi besar-besaran, bukan hanya untuk kebaikan Indonesia tetapi juga untuk kebaikan dunia,” pungkasnya.
