Harga BBM Batal Naik 1 April, Pimpinan DPR Peringatkan Warga Setop “Panic Buying” dan Timbun Bensin

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad/DPR RI

Jakarta, Generasi.co — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa pemerintah resmi menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi maupun nonsubsidi per 1 April 2026. Menyusul kepastian regulasi ini, masyarakat diimbau untuk segera menghentikan aksi borong (panic buying) di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Penegasan tersebut disampaikan Dasco usai menjalin komunikasi langsung dengan pihak eksekutif guna meredam kepanikan publik yang memicu antrean kendaraan di sejumlah daerah.

Komitmen Presiden Kawal Stok Nasional

Dasco mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan jaminan terkait ketersediaan pasokan energi di lapangan. Pemerintah dipastikan akan memantau ketat pergerakan distribusi BBM agar tidak terjadi kelangkaan.

“Hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, komitmen dari Presiden Prabowo akan terus memonitor dan tetap menjaga kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Menyoroti fenomena antrean kendaraan yang mengular pada Selasa kemarin, Dasco memberikan peringatan tegas agar situasi ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan praktik penimbunan BBM.

“Kami monitor hari ini terjadi beberapa antrean di beberapa daerah di pom-pom bensin. Sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrean, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM,” imbau Dasco.

Batas Waktu Penahanan Harga Masih Dievaluasi

Meski memastikan harga BBM tidak mengalami penyesuaian pada awal April ini, pimpinan DPR tersebut secara transparan mengaku belum dapat memastikan hingga kapan kebijakan penahanan harga ini akan diberlakukan. Semua akan bergantung pada evaluasi berkala dari pemerintah pusat.

Kendati demikian, Dasco menjamin bahwa fokus utama negara saat ini adalah menjaga stabilitas pasokan energi agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.

“Jadi kan kalau kita tanya sampai berapa lama, kalau tanya saya, saya belum tahu. Mungkin pemerintah yang tahu, tapi yang pasti pemerintah konsentrasi jaga itu. Saya tadi tanya sepertinya tidak (ada kelangkaan), karena kalau menurut dari pihak pemerintah, stok kita cukup,” pungkas Dasco.