Generasi.co, JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka berhak memperoleh uang pensiun pokok Rp20,16 juta per bulan setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hak tersebut berlaku seumur hidup bagi wakil presiden yang berhenti dengan hormat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.
Selain uang pensiun, negara juga menjamin sejumlah fasilitas bagi mantan wakil presiden, mulai dari rumah kediaman, kendaraan beserta pengemudi, hingga biaya kesehatan dan kebutuhan rumah tangga.
Ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif mantan presiden maupun wakil presiden tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2), presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir selama menjabat.
Sementara itu, Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 menetapkan gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden, termasuk Ketua MPR, DPR, BPK, dan MA, sebesar Rp5,04 juta per bulan.
UU Nomor 7 Tahun 1978 menetapkan gaji pokok wakil presiden sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara tersebut. Dengan demikian, perhitungan uang pensiun pokok yang menjadi hak mantan wakil presiden mencapai Rp20.160.000 setiap bulan.
Pembayaran pensiun beserta tunjangannya mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.
Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak pensiun diberikan seumur hidup. Pembayaran dihentikan apabila penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.
Selain jaminan pensiun bulanan, mantan wakil presiden juga memperoleh sejumlah fasilitas yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU tersebut, meliputi:
- Tunjangan pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri.
- Biaya keperluan rumah tangga, termasuk penggunaan air, listrik, dan telepon.
- Jaminan biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.
- Rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya.
- Satu unit kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978, pemberian hak keuangan dan fasilitas tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdian selama menjabat. Fasilitas itu juga dimaksudkan untuk menunjang aktivitas kemasyarakatan para mantan pemimpin negara setelah tidak lagi menduduki jabatan.
Seluruh pembiayaan hak dan fasilitas tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978.
