Generasi.co, JAKARTA – Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) berinisial TK tengah menjalani pemeriksaan internal oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu. Keterangan TK juga didalami dalam penyidikan pidana yang melibatkan empat tersangka.
Peran TK dalam perkara tersebut disinggung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Suyudi menyebut tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta diduga memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance terhadap pihak yang menjadi sasaran penyadapan.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Johnny mengatakan pemeriksaan terhadap TK masih berlangsung untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Johnny menegaskan, pemeriksaan internal dan penyidikan pidana masih berjalan. Namun, TK tidak termasuk dalam empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Empat tersangka itu adalah Jenderal LSP, SU, EH, dan AS. Dalam pengembangan penyidikan, AS ditetapkan sebagai tersangka pada 1 November 2026 dan ditahan sehari setelah penetapan tersebut.
Suyudi sebelumnya mengungkap dugaan penggunaan jalur internal atau jalur atensi untuk menjalankan penyadapan tanpa prosedur resmi. Perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp.
Nomor telepon yang menjadi sasaran kemudian dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” kata Suyudi.
AS juga diduga memerintahkan penghapusan rekaman suara dan catatan aktivitas penyadapan. Pada Oktober 2026, AS disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX.
Kasus tersebut dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Laporan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, sementara identitas pelapor dirahasiakan.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Penyidik juga menyita sejumlah perangkat elektronik serta dokumen terkait penyadapan.
