Jakarta, Generasi.co — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi mengeluarkan instrumen kebijakan baru terkait fleksibilitas sistem kerja. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengumumkan Surat Edaran (SE) yang mengimbau penerapan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah sebanyak satu hari dalam sepekan bagi seluruh pekerja sektor swasta, BUMN, dan BUMD.
Langkah taktis ini diluncurkan sebagai bagian dari tindak lanjut Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menaker di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada Rabu (1/4/2026).
Hak Pekerja Terlindungi Penuh
Menaker Yassierli memberikan garansi tegas bahwa implementasi efisiensi energi ini tidak boleh mengorbankan hak-hak konstitusional kaum pekerja. Ia mewanti-wanti pihak manajemen perusahaan agar tidak menjadikan kebijakan WFH sebagai celah untuk memangkas kesejahteraan karyawan.
“Para pimpinan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diimbau menerapkan work from home (WFH) bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan,” tegas Yassierli.
Lebih lanjut, Kemnaker merinci regulasi perlindungan hak pekerja selama menjalani sistem kerja jarak jauh ini, yang mencakup:
- Upah dan Hak Utuh: Gaji dan hak-hak finansial lainnya tetap wajib dibayarkan secara penuh sesuai dengan ketentuan awal.
- Cuti Tidak Terpotong: Pelaksanaan WFH dipastikan tidak mengurangi kuota cuti tahunan milik karyawan.
Produktivitas Tetap Menjadi Kewajiban
Meski memberikan fleksibilitas lokasi kerja, pemerintah menggarisbawahi bahwa WFH bukanlah hari libur ekstra. Selama jam kerja berlangsung, karyawan dituntut untuk tetap produktif dan menuntaskan tugas-tugas operasionalnya.
Terkait mekanisme pengawasan dan presensi, Kemnaker memberikan otoritas penuh kepada manajemen masing-masing instansi. “Teknis pelaksanaan WFH diatur masing-masing perusahaan,” pungkas Menaker.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan beban konsumsi energi operasional gedung-gedung perkantoran sekaligus mengurangi tingkat kemacetan komuter, tanpa mendisrupsi roda ekonomi nasional.
