Jakarta, Generasi.co — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, melontarkan desakan keras kepada PT PLN (Persero) untuk segera membeberkan peta jalan (roadmap) transisi energi nasional yang matang dan kredibel. Desakan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Senayan, Senin (13/4/2026), menyusul ambisi besar Presiden untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW) dalam kurun waktu dua tahun.
Meski mengapresiasi peran krusial PLN, Pertamina, dan sektor swasta dalam menjaga ketahanan energi nasional, politikus senior PAN ini mengingatkan agar megaproyek transisi energi jangan sampai jatuh ke dalam lubang ketergantungan impor.
“Berapa kebutuhan lahan, berapa total investasi, termasuk biaya baterai dan lain-lain. Ini harus jelas. PLN harus betul-betul memiliki rencana pengembangan yang matang dan kredibel agar target yang dicanangkan Presiden tercapai,” tegas Eddy di hadapan jajaran direksi PLN.
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini menekankan bahwa “pesta” investasi besar-besaran di sektor energi terbarukan ini wajib dinikmati sepenuhnya oleh industri dan manufaktur dalam negeri, bukan sekadar menjadi pasar bagi produk asing.
Lima Fondasi Utama Transisi Energi
Untuk memastikan transisi energi tidak salah arah, Eddy menggarisbawahi lima fokus utama yang harus dieksekusi secara ketat oleh pemerintah dan pelaku usaha:
- Membangun Ketahanan Energi Domestik: Memastikan pasokan energi nasional aman dan mandiri.
- Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Menjadikan sektor energi sebagai motor penggerak ekonomi bernilai tinggi.
- Menekan Jejak Karbon: Berkomitmen penuh pada penurunan emisi gas rumah kaca.
- Kalkulasi Keekonomian: Memastikan biaya transisi energi masuk akal dan sesuai dengan kemampuan finansial negara.
- Memprioritaskan Pelaku Usaha Lokal: Menjamin industri dalam negeri siap menyerap kue investasi energi hijau.
“Transisi energi melahirkan green industries dan green jobs bagi putra-putri Indonesia. Industri yang terbangun akan membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja formal yang sangat dibutuhkan,” paparnya.
Tenggat Waktu Pensiun Dini PLTD
Selain PLTS, Eddy juga menyoroti lambatnya progres penghapusan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Ia mendesak PLN untuk membuka data secara transparan terkait kompleksitas teknis, negosiasi penghentian operasional, hingga potensi pembengkakan biaya yang mungkin timbul.
Menurut Eddy, memensiunkan PLTD adalah harga mati. Tingginya biaya operasional serta emisi karbon beracun yang dihasilkan diesel mengharuskan adanya percepatan substitusi ke energi bersih yang lebih efisien seperti tenaga surya.
Menutup pernyataannya, Eddy meyakini bahwa jika roadmap pembangunan PLTS 100 GW dapat dieksekusi dengan presisi tanpa dominasi barang impor, Indonesia akan mengalami lompatan besar.
“Pembangunan PLTS 100 GW merupakan quantum leap dalam transisi energi Indonesia dan akan menempatkan negara kita sebagai salah satu yang terunggul di sektor energi terbarukan di Asia,” pungkas Waketum PAN tersebut.
