Pemerintah membuka peluang pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sebagai bagian dari penataan menyeluruh yang tengah dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan skema tersebut masih dalam tahap kajian dan menjadi salah satu alternatif yang sedang dipertimbangkan untuk memperluas pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah.
“Masalah MBG yang berkaitan dengan kantin sekolah, saya pikir itu bagian dari yang sekarang, proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (12/6/2026).
Menurut Prasetyo, pemerintah akan menilai efektivitas penerapan skema tersebut sebelum diberlakukan, terutama untuk wilayah-wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses layanan.
“Sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat, apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN,” ujarnya.
Wacana pemanfaatan kantin sekolah muncul di tengah upaya BGN mencari model pelaksanaan MBG yang lebih efisien dan berkelanjutan, terutama di daerah yang belum terjangkau fasilitas pendukung program.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan skema untuk mengurangi ketergantungan program MBG terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satu langkah yang disiapkan adalah melibatkan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T.
“Tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri,” kata Nanik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
BGN juga membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan dapur MBG melalui skema serupa.
“Atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan, perusahaan besar misalnya berinvestasi, masa sih dibikinin dapur untuk masyarakat di situ nggak mau, kan nggak mahal juga. Jadi CSR, mereka kan juga punya CSR,” ujar Nanik.
Pemerintah saat ini masih mematangkan berbagai alternatif pelaksanaan program MBG, termasuk pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia di sekolah dan keterlibatan dunia usaha, guna memperluas jangkauan layanan gizi bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
