Jakarta, Generasi.co — Lambatnya birokrasi dan tumpang tindih aturan perizinan di Indonesia membuat Presiden Prabowo Subianto habis kesabaran. Ia secara khusus menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Deregulasi.
Instruksi tegas ini disampaikan Prabowo di sela-sela acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Kalah Cepat: Indonesia 2 Tahun, Tetangga 2 Minggu
Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima keluhan dari para investor dan pelaku usaha yang frustrasi karena tertahan proses perizinan yang berbelit-belit. Ia membandingkan kondisi birokrasi investasi Indonesia yang tertinggal jauh dari efisiensi negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
“Kalau mereka (negara tetangga) bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun? Regulasi sederhanakan. Mensesneg, saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar, bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, jangan dipersulit,” tegas Prabowo.
Pangkas Regulasi untuk Tutup Celah Korupsi
Pembentukan Satgas Deregulasi ini bukan sekadar mengejar kecepatan administrasi, melainkan bagian dari strategi besar pencegahan tindak pidana korupsi. Prabowo menilai regulasi yang terlalu berlapis adalah ladang subur bagi praktik pungutan liar dan suap.
Selain itu, kepastian hukum dan efisiensi waktu adalah nyawa bagi kepercayaan investor yang ingin menanamkan modalnya di Tanah Air.
Bantu Pengusaha Jujur, Tertibkan yang Nakal
Dalam menjalankan kebijakan deregulasi ke depan, Prabowo memastikan pemerintah akan menerapkan pendekatan “hadiah dan hukuman” (reward and punishment) yang proporsional bagi para pelaku usaha. Negara akan hadir sebagai fasilitator, bukan penghambat.
“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal, kita tertibkan. Tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” imbuh Presiden.
