Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah pemerintah mengevaluasi Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pergantian pimpinan lembaga tersebut. Menurutnya, keputusan Presiden menunjuk Naniek S. Deyang menggantikan Dadan Hindayana merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak Pemerintah memang harus dibenahi,” kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dasco menegaskan DPR menghormati keputusan Presiden sebagai hak prerogatif pemerintah. Meski demikian, DPR juga melihat perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan program MBG agar berjalan lebih optimal.
“Apapun itu, kita apresiasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini,” ujarnya.
Mengenai penunjukan Naniek S. Deyang sebagai Kepala BGN, Dasco menilai sosok tersebut memiliki pengalaman yang memadai karena sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN. Berdasarkan pemantauan Komisi IX DPR RI, Naniek cukup aktif melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
“Kalau kemudian kita lihat selama ini Bu Naniek adalah Wakil Kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Naniek ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring-monitoring lapangan, dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan,” ujarnya.
Menurut Dasco, temuan-temuan di lapangan yang dilakukan Naniek juga kerap menjadi bahan pembahasan dalam rapat Komisi IX DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan program MBG.
Karena itu, ia menilai keputusan Presiden menunjuk Naniek sebagai Kepala BGN merupakan pilihan yang tepat.
“Sehingga menurut kami, pada hemat kami, keputusan Presiden untuk mengangkat, walaupun itu adalah hak prerogatif dari pihak Pemerintah dalam hal ini Presiden, mungkin adalah pilihan yang tepat,” katanya.
Lebih lanjut, Dasco mengatakan Komisi IX DPR RI kemungkinan akan segera berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN untuk mengetahui langkah pembenahan yang akan ditempuh ke depan.
“Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus,” ungkapnya.
Ia juga mengakui DPR selama ini memberikan sejumlah catatan evaluasi terhadap kinerja BGN. Masukan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara.
“Masukan-masukan dari Komisi IX itu diberikan secara tertulis mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan di BGN,” tuturnya.
Terkait anggapan bahwa pergantian pimpinan masih berasal dari manajemen yang sama, Dasco menyerahkan penilaian tersebut kepada publik. Ia menegaskan DPR akan tetap mengawasi kinerja pimpinan baru BGN.
“Saya pikir Pemerintah mungkin mempunyai pertimbangan sendiri dan silakan nanti kemudian pimpinan yang baru juga kemudian dinilai oleh masyarakat penuh manfaat, dan tentunya dari DPR juga akan memantau,” pungkasnya.
