Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat lembaga pengawas dan penegak hukum untuk menutup kebocoran keuangan negara. Dalam pernyataan terbuka, Prabowo bahkan mempersilakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung mengajukan tambahan kebutuhan personel maupun dukungan lainnya guna memperkuat pemberantasan korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat rapat konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).
“Kalau Saudara merasa Saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja. Kepala BPKP, apa yang kau butuh, kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi,” kata Prabowo.
Saat namanya disebut, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh berdiri dari kursinya dan memberi hormat kepada Presiden.
Prabowo kemudian menyampaikan pesan serupa kepada Ketua KPK Setyo Budiyanto. Ia menegaskan siap mendukung kebutuhan lembaga antirasuah tersebut.
“Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu lapor saya penuhi,” ujarnya.
Tak hanya itu, Prabowo juga meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan kebutuhan yang diperlukan untuk memperkuat institusi kejaksaan.
“Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan penguatan lembaga pengawasan dan penegak hukum merupakan bagian dari upaya pemerintah memberantas kebocoran keuangan negara dan menjaga wibawa pemerintah.
Menurut dia, negara tidak boleh kalah menghadapi praktik korupsi yang merugikan rakyat.
“BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri,” kata Prabowo yang disambut tepuk tangan peserta acara.
Rapat konsolidasi tersebut dihadiri 12.173 peserta yang terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koordinator Wilayah, Kepala SPPG, serta para mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam forum itu, Prabowo kembali menekankan bahwa pemerintahannya tidak akan mentoleransi praktik yang menyebabkan kebocoran uang negara dan akan terus memperkuat institusi yang bertugas mengawasi serta menindak pelanggaran hukum.
