Pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan bangunan eks Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (18/6/2026), diwarnai kericuhan. Aparat keamanan mengerahkan kendaraan water canon setelah massa penolak eksekusi melempari petugas dengan batu dan botol.
Kericuhan terjadi sesaat setelah panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan penetapan eksekusi terhadap kawasan Blok 15 eks Hotel Sultan. Massa yang mengatasnamakan eks karyawan Hotel Sultan dan kelompok masyarakat pribumi melakukan aksi penolakan terhadap proses pengosongan.
Situasi memanas ketika sebagian massa yang berada di dalam area bangunan mulai menyerang petugas. Aparat kemudian menyemprotkan air bertekanan tinggi untuk membubarkan kerumunan. Sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi penolakan turut diamankan dan dibawa menggunakan kendaraan tahanan kepolisian.
Eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Eks/2026/PN.Jkt.Pst terkait tanah dan bangunan eks Hotel Sultan yang berdiri di atas lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 4/Gelora.
Pemerintah menyatakan lahan tersebut merupakan aset negara yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).
Kuasa Hukum PPKGBK, Chandra M Hamzah, menegaskan kawasan eks Hotel Sultan akan dikelola negara setelah proses pengosongan selesai.
“Ini adalah aset negara, barang milik negara. Maka rencana selanjutnya sebagai barang milik negara harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang pemanfaatan aset barang milik negara,” katanya.
Menurut Chandra, pemanfaatan kawasan tersebut akan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 dan dikoordinasikan dengan kementerian maupun lembaga terkait.
Ia juga menegaskan pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat atas kepemilikan lahan tersebut. Menurutnya, negara telah membebaskan tanah di kawasan itu pada periode 1958-1962 untuk pembangunan fasilitas Asian Games IV.
“Saya sampaikan bahwa di tahun 1958 sampai 1962, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan pembebasan atas lahan ini dan sudah diberikan ganti rugi. Dalam proses persidangan kami juga sudah menyampaikan asli surat pembebasannya,” ujar Chandra.
Chandra menambahkan pemerintah tidak pernah menjual, melepaskan, ataupun mengalihkan hak atas tanah Blok 15 kepada pihak mana pun, termasuk PT Indobuildco.
“Pemerintah tidak pernah melepaskan, menjual, mengalihkan hak atas Blok 15 termasuk kepada pihak Indobuildco,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap menghormati upaya hukum yang ditempuh pihak yang masih keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi.
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, mengatakan aset eks Hotel Sultan akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Bambang menyebut tanah tersebut merupakan aset negara yang dibebaskan sekitar 1959 untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games IV di Jakarta. Ia juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar aset-aset pemerintah yang selama ini dikuasai pihak lain dapat kembali berada di bawah kendali negara.
Menurut Bambang, kawasan itu selama kurang lebih 50 tahun dimanfaatkan oleh PT Indobuildco dan selanjutnya akan dikelola sesuai aturan pemanfaatan barang milik negara.
Di sisi lain, pemerintah memastikan nasib eks karyawan Hotel Sultan tetap menjadi perhatian setelah pengambilalihan aset tersebut.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, mengatakan pemerintah tidak ingin para pekerja menjadi pihak yang dirugikan akibat proses pengambilalihan.
“Kami tidak ingin mereka setelah mengambil alih aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi, kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK,” katanya.
Menurut Juri, PPK GBK telah diminta membuka posko dan jalur komunikasi untuk mendata serta memfasilitasi para eks karyawan agar dapat melanjutkan aktivitas di lingkungan GBK.
“Jadi, jangan khawatir terkait dengan karyawan dan kami buka komunikasi seluas-luasnya. Kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK,” ujarnya.
