Generasi.co, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan akan memecat pihak yang bekerja tanpa integritas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk jika terbukti melakukan praktik koruptif yang berdampak pada kualitas makanan penerima manfaat.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat menanggapi masukan mengenai pelaksanaan MBG, termasuk kualitas menu dan dugaan pengurangan porsi makanan yang seharusnya diterima penerima manfaat.
Sudaryono mengatakan menemukan perbedaan kualitas menu saat mengunjungi sejumlah dapur. Menurut dia, ada dapur yang mampu menyajikan menu dengan baik, tetapi terdapat pula dapur yang mendapat sorotan karena kualitas menunya dinilai kurang baik.
“Memang dikurangi, nggak Rp10.000 yang jadi barang itu. Kenapa? Karena ada praktik-praktik koruptif lah,” kata Sudaryono dalam unggahan video di saluran WhatsApp resminya, dikutip Senin (10/8/2026).
Dia menegaskan tidak ingin mempertahankan orang yang tidak dapat bekerja dengan baik dalam program tersebut. Menurut Sudaryono, pengelolaan makanan membutuhkan penanganan khusus karena berkaitan dengan keamanan pangan dan kesehatan penerima manfaat.
“Mohon maaf lah ya kalau aku pecat-pecatin orang aja deh, ya kan orang nggak bisa diajak kerja sama, kerja nggak pakai hati. Mohon maaf, makanan tuh harus namanya special handling,” ujarnya.
Sudaryono juga menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas dalam pelaksanaan MBG. Dia menegaskan tidak ingin ada kasus keracunan yang terjadi akibat program tersebut.
“Nah makan tuh sama. Aku desperately terkait keracunan. Sebetulnya aku nggak mau ada keracunan. Nol, aku nggak mau. Ini nyawa orang,” tegasnya.
Sudaryono mengatakan kasus keracunan tidak dapat ditoleransi karena menyangkut keselamatan penerima manfaat.
“Nggak boleh satu orang penerima manfaat ada yang keracunan dari sekian puluh ribu dapur yang kita buat,” katanya.
Untuk memperbaiki pelaksanaan MBG, Sudaryono mengatakan BGN membuka masukan dari berbagai pihak, termasuk chef, ahli gizi, akademisi, dan dokter.
BGN, kata dia, telah berdiskusi dengan ahli gizi dari sejumlah perguruan tinggi serta Kementerian Kesehatan. Masukan tersebut akan digunakan untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan MBG.










