Generasi.co, Jakarta – Senator dari Dapil Jawa Timur, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta dalam merumuskan sebuah kebijakan, pemerintah untuk melibatkan pengusaha.
Hal itu disampaikan La Nyalla Mattaliti saat menerima keluh para pengusaha yang tergabung di KADIN Jawa Timur dalam agenda reses, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/11/2024).
La Nyalla berpandangan, kementerian atau lembaga mengajak pengusaha dan stakeholder lain duduk bersama dalam membahas sebuah regulasi.
Menurutnya, sebuah regulasi membutuhkan kajian dan riset. Sehingga perlu mendengar masukan dan mengetahui semua hal dari berbagai pihak terkait.
Ketua DPD RI ke-5 itu mencontohkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.
Aturan tersebut dikhawatirkan mempengaruhi keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri, terutama di Jawa Timur.
Di dalamnya terdapat beberapa poin seperti penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok di samping lembaga pendidikan atau sekolah.
“Jawa Timur sebagai penghasil tembakau terbesar nasional. Yakni dengan kontribusi sebesar 51,16 persen dari total produksi secara nasional sebesar 265.701 ton tentu saja terdampak aturan tersebut,” ucapnya lagi.
Harapan LaNyalla, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berkomunikasi dengan pelaku usaha supaya keberlangsungan industri tembakau tidak terpengaruh secara signifikan.
Apalagi hal itu berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang ditargetkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Tentu target pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai jika pelaku usaha justru mendapat batasan dari regulasi.”
“Makanya perlu dicari jalan tengah, supaya masyarakat sehat, namun industri hasil tembakau juga tumbuh,” pungkasnya. (Red)
