Generasi.co, Jakarta – Lima tahun setelah memaksa Amerika Serikat keluar dari Afghanistan, pemerintahan Taliban kini justru mengundang Washington kembali ke negara itu. Taliban menawarkan pembukaan kembali kedutaan AS, kehadiran diplomatik, hingga investasi di sektor pertambangan, bendungan, dan pembangunan jalan.
Ajakan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi dalam wawancara dengan The New York Times di Kabul pada pekan ini. Ia menegaskan Taliban tidak lagi menginginkan kehadiran militer Amerika Serikat di Afghanistan.
“Kami menganggap babak perang telah berakhir, dan mulai sekarang kami menginginkan hubungan yang didasarkan pada saling menghormati dan babak baru keterlibatan positif,” kata Muttaqi.
Muttaqi mengatakan Amerika Serikat dapat membuka kembali kedutaannya, mempertahankan kehadiran diplomatik, serta menanamkan modal di Afghanistan. Ia menyebut kekayaan mineral, bendungan, dan jalan sebagai sejumlah sektor yang dapat menjadi titik awal kerja sama.
Namun, tawaran tersebut belum mendapat sambutan dari Washington. Kementerian Luar Negeri AS menolak kemungkinan normalisasi hubungan dengan Taliban. Menurut juru bicara departemen tersebut, Taliban gagal membuat Afghanistan lebih stabil dan memenuhi komitmen pemberantasan terorisme.
Amerika Serikat juga dalam setahun terakhir justru semakin menjauh dari pemerintahan Taliban. Washington bergerak lebih dekat dengan Pakistan, yang sebelumnya melancarkan puluhan serangan udara ke Afghanistan, serta terlibat konflik dengan Iran yang menjadi salah satu mitra Taliban.
Selain itu, Amerika Serikat menghentikan penerbitan visa bagi warga Afghanistan dan melarang mereka bepergian ke AS. Washington juga telah menetapkan Taliban sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penahanan yang keliru.
Hubungan kedua pihak juga masih terbentur sejumlah tuntutan Presiden AS Donald Trump yang ditolak Taliban. Di antaranya permintaan agar AS kembali menguasai Pangkalan Udara Bagram, memperoleh kembali senjata yang ditinggalkan pasukannya di Afghanistan, serta membebaskan seorang tahanan AS yang menurut Taliban tidak mereka tahan.
“Tidak ada warga Afghanistan yang menginginkan atau dapat menerima kehadiran militer negara lain di tanah Afghanistan, sebagaimana telah dibuktikan oleh sejarah,” ujar Muttaqi.
Meski menolak kehadiran militer, Taliban tetap berupaya membuka jalur hubungan diplomatik dengan Washington. Muttaqi bahkan mengatakan pemerintah Afghanistan ingin membuka kembali misi diplomatiknya di Amerika Serikat.
Taliban juga menawarkan potensi kerja sama ekonomi. Muttaqi sebelumnya menyebut sektor pertambangan sebagai salah satu pintu masuk untuk membuka “babak baru” hubungan kedua negara.
Afghanistan memiliki cadangan lithium, tembaga, bijih besi, serta unsur tanah jarang yang belum banyak dieksploitasi. Michael Kugelman, peneliti senior Atlantic Council, menilai kekayaan mineral Afghanistan merupakan tawaran yang tepat untuk pemerintahan Trump.
Menurut Kugelman, pertimbangan berbasis nilai, termasuk perlakuan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan, belum tentu menghalangi pemerintahan Trump untuk membuka hubungan apabila kerja sama tersebut dapat mendukung kepentingan ekonomi Amerika Serikat.
Peluang investasi itu bukan tanpa preseden. Amerika Serikat menghabiskan hampir 1 miliar dolar AS pada 2004-2021 untuk mengembangkan industri ekstraktif Afghanistan. Namun, laporan SIGAR pada 2023 menyebut upaya tersebut tidak menghasilkan kemajuan nyata.
Kini pemerintahan Taliban telah memiliki kesepakatan investasi pertambangan dengan sejumlah perusahaan dari China, Iran, dan Qatar. Muttaqi juga menyerukan negara-negara lain untuk menanamkan modal di Afghanistan yang membutuhkan investasi asing.
Upaya Taliban keluar dari isolasi internasional berlangsung di tengah berbagai tekanan. Pemerintahan tersebut telah menjalin kemitraan pertahanan dengan Rusia dan puluhan kesepakatan perdagangan dengan negara-negara Asia Tengah, termasuk Uzbekistan.
Taliban juga melakukan pendekatan dengan negara-negara Eropa terkait migrasi. Pada Juni, lima diplomat Afghanistan bertemu lebih dari 20 diplomat dari 15 negara Uni Eropa di Brussel untuk membahas pemulangan pencari suaka yang ditolak dan narapidana.
Namun, tidak ada negara Eropa yang mengakui pemerintahan Taliban sebagai otoritas sah Afghanistan. Pemerintahan tersebut juga masih tersisih dari sejumlah lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dana Moneter Internasional.
Kebijakan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan menjadi salah satu hambatan terbesar bagi upaya memperoleh pengakuan internasional. Pemerintah Taliban masih melarang mereka mengakses pendidikan menengah.
Hassan Abbas, akademisi yang berbasis di Amerika Serikat, menilai Taliban akan tetap terisolasi selama tidak mengubah kebijakan ekstrem tersebut.
“Tanpa kompromi, tanpa mengubah apa pun yang mereka perjuangkan, ini tidak akan berjalan. Sesuatu harus terjadi, dan Taliban tidak menawarkan itu,” kata Abbas.
Di tengah kebuntuan hubungan dengan Washington, sejumlah analis dan mantan diplomat AS justru mendorong dibukanya kembali dialog AS-Afghanistan. Robin Raphel, mantan diplomat AS yang berpengalaman menangani Afghanistan dan Pakistan, menilai keterlibatan Washington dapat membuka akses terhadap mineral Afghanistan, memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia Tengah, serta membendung pengaruh China dan Rusia.
Namun, gagasan tersebut tetap menghadapi persoalan besar di Washington karena membutuhkan kehadiran diplomatik AS di Kabul.
Dilansir dari The New York Times, tawaran Taliban tersebut menjadi upaya terbaru pemerintahan Afghanistan untuk keluar dari isolasi internasional, setelah bertahun-tahun berperang melawan Amerika Serikat dan sekutunya.
