Generasi.co, Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan Indonesia mematuhi mekanisme ASEAN dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beserta dampak kabut asap yang menyebar ke sejumlah negara di kawasan.
Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan ASEAN sejak 26 Agustus 2026 menetapkan status Siaga 3 terkait kondisi kabut asap di kawasan. Status tersebut mewajibkan negara-negara anggota menyampaikan laporan situasi dan langkah penanganan setiap hari.
“Indonesia mematuhi kewajiban tersebut melalui laporan harian dan berbagai tindakan yang telah diatur secara terperinci sesuai kriteria tingkat peringatan tersebut,” kata Nabyl dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.
Laporan Indonesia mencakup pemantauan, asesmen, langkah kedaruratan yang dilakukan, serta peta proyeksi trajektori asap. Pemerintah juga menyampaikan data titik panas, kondisi lingkungan di wilayah terdampak, indikasi pergerakan asap, serta langkah penanggulangan termasuk respons darurat dan pemadaman intensif.
Laporan tersebut kemudian didistribusikan kepada focal point masing-masing negara ASEAN untuk membantu mereka menentukan langkah antisipatif dan menangani dampak asap. Sekretariat ASEAN menjadi pihak yang berwenang mengoordinasikan upaya bersama di tingkat kawasan.
Di tengah penyebaran kabut asap ke sejumlah negara, Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang memastikan Indonesia belum menerima nota protes dari negara-negara tetangga maupun negara lain di kawasan.
“Kami tidak menerima nota protes dari negara-negara di kawasan ataupun negara-negara tetangga. Sampai saat ini, kami tidak menerimanya,” kata Yvonne.
Berdasarkan data SiPongi yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 hingga Selasa (15/9) pukul 21.05 WIB, terdapat 1.037 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Jumlah itu berkurang 400 titik dibandingkan sehari sebelumnya.
Kabut asap akibat karhutla Indonesia dilaporkan menerpa sejumlah wilayah di Malaysia, Singapura, Brunei, hingga Filipina, termasuk Ibu Kota Manila.
Pemerintah Jepang telah mengerahkan tiga helikopter untuk membantu operasi pemadaman karhutla di Indonesia pada 12-19 September 2026. Pemerintah Malaysia juga menyatakan siap mengerahkan bantuan, tetapi masih menunggu respons dari pemerintah Indonesia.
