Generasi.co, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mematangkan program pendidikan gratis dari jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi negeri (PTN).
Tim khusus tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Pembentukannya merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan tim khusus akan menghitung kebutuhan anggaran secara rinci sekaligus menyusun tahapan pelaksanaan program.
“Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk men-breakdown lagi hitungan-hitungan,” ujar Brian di Istana Merdeka.
Tim tersebut melibatkan sejumlah kementerian terkait. Selain Pratikno dan Brian, anggota tim terdiri atas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Brian menargetkan kajian mengenai kebutuhan anggaran dan tahapan pelaksanaan rampung dalam dua pekan hingga satu bulan ke depan.
“Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik,” katanya.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebelumnya telah menghitung kebutuhan pembiayaan program kuliah gratis. Berdasarkan standar biaya per program studi, wilayah, dan mahasiswa per tahun yang disusun sejak 2024, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp93,7 triliun.
Perhitungan itu mencakup berbagai komponen pembiayaan perguruan tinggi, mulai dari penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain di PTN.
Brian mengatakan angka tersebut masih akan disempurnakan dengan mempertimbangkan ruang fiskal APBN.
Program pendidikan gratis juga akan dimulai dari jenjang TK. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah mulai tahun ini memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada murid TK, selain SD.
“Dalam ratas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan, komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Dan ini juga dimulai dari TK,” ujar Mu’ti.
Pemerintah juga akan memberikan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada anak TK dari keluarga tidak mampu mulai 2027. Selama ini PIP diberikan kepada siswa SD hingga SMA.
Dana PIP untuk TK ditetapkan sebesar Rp450.000 per tahun. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penerapan wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari jenjang TK.
Wajib belajar 13 tahun terdiri atas satu tahun pendidikan prasekolah, enam tahun pendidikan dasar, dan enam tahun pendidikan menengah. Program tersebut merupakan bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi guru. Guru PNS dan PPPK akan digaji sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sedangkan guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dapat dibayar melalui dana BOS dengan persentase hingga 20 persen.
Untuk pendidikan tinggi, Brian mengatakan pemerintah masih menyiapkan sejumlah opsi sebelum program kuliah gratis diterapkan di PTN.
Opsi tersebut mencakup pemberian akses gratis kepada seluruh mahasiswa, penerapan secara bertahap dengan memprioritaskan mahasiswa baru, atau penentuan penerima berdasarkan kelompok desil tertentu.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” pungkas Brian.
