BANDUNG — MPR RI meluncurkan Buku Sejarah MPR dalam Mengawal Kedaulatan Rakyat dan Buku Risalah Tematik Perubahan UUD NRI Tahun 1945 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9/2026). Peluncuran mengusung tema “Merawat Memori Konstitusi: Sejarah dan Risalah MPR dalam Meneguhkan Demokrasi Indonesia”.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pemilihan Gedung Merdeka memiliki makna historis karena menjadi saksi berbagai peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia dan dunia.
“Sekarang ini kita berada di gedung yang sangat bersejarah, yang sangat dikenang dalam sejarah perjalanan bangsa-bangsa, terutama bangsa-bangsa Asia dan Afrika,” ujar Muzani.
Ia mengingatkan, Gedung Merdeka menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika pada 1955 yang mempertemukan 29 negara Asia dan Afrika di tengah ketegangan Perang Dingin. Konferensi tersebut menjadi momentum negara-negara Asia dan Afrika menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional masing-masing tanpa terseret arus politik Perang Dingin.
Gedung Merdeka dan Jejak Konstitusi
Ahmad Muzani mengatakan Gedung Merdeka tidak hanya menjadi saksi Konferensi Asia Afrika, tetapi juga perjalanan pemikiran ketatanegaraan Indonesia. Di tempat tersebut, para anggota Konstituante pernah membahas masa depan Indonesia selama tiga tahun.
“Gedung ini juga menjadi saksi bagaimana anggota Konstituante merumuskan masa depan Indonesia dengan tetap mempertahankan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” katanya.
Ia melihat peluncuran kedua buku tersebut menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan pemikiran konstitusional Indonesia. Ditegaskannya, buku tersebut tidak semata-mata merekam sejarah, tetapi juga menggambarkan pergulatan pemikiran, perdebatan, serta cita-cita para tokoh bangsa dalam merumuskan arah ketatanegaraan.
“Baik perdebatan dalam sejarah MPR ataupun perdebatan dalam amendemen UUD 1945. Sebagian tokoh yang menjadi pelaku sejarah dalam perkulatan UUD 1945 tahun 1999, 2000, 2001, 2002 hari ini hadir menjadi saksi kita semua. Saya mohon anggota Komisi Kajian Konstitusi MPR yang menjadi saksi pada saat perubahan UUD 1945, mohon berdiri,” ujarnya.
Muzani memaparkan, tokoh-tokoh tersebut adalah elemen penting pada dekade tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Mereka adalah orang-orang yang memperdebatkan ide-ide besarnya. Mereka adalah orang-orang yang memperdebatkan tentang bagaimana cita-cita luhur bangsa ini dirumuskan. Dan mereka adalah orang yang akhirnya berhasil menemukan titik temu antara aspirasi rakyat dengan pemikiran pendiri bangsa.
Demokrasi dan Masa Depan Konstitusi
Dalam kesempatan itu, Muzani menegaskan bahwa demokrasi tetap menjadi pilihan Indonesia dalam mengelola aspirasi rakyat di tengah keberagaman suku, agama, budaya, etnik, bahasa, dan wilayah. Ia menyebut demokrasi sebagai cara untuk mengelola berbagai perbedaan tersebut.
“Bagi kita bangsa Indonesia, demokrasi adalah sebuah cara yang sudah kita anggap final untuk menentukan bagaimana kita mengelola aspirasi dan pandangan rakyat,” ujarnya.
Perubahan UUD 1945 sebagai bagian dari proses demokrasi, lanjutnya, memperkuat sistem pemerintahan presidensial, membatasi kekuasaan presiden, menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, serta memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Muzani menyebut, pemilihan presiden secara langsung salah satu contoh hasil perubahan UUD 1945 turut menciptakan kedekatan antara rakyat dan pemimpinnya sehingga masyarakat dapat mengetahui program serta menagih janji politik setelah seorang calon terpilih.
Namun, Muzani menambahkan, MPR tidak akan gegabah jika di kemudian hari muncul gagasan mengenai perubahan atau penambahan terhadap konstitusi. “MPR tidak akan gegabah dalam melakukan perumusan atau perubahan UUD tersebut. Karena kita menganggap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 akan membawa konsekuensi yang luar biasa,” tegasnya.
Karena itu, berbagai aspirasi, pandangan, ide, dan gagasan dari masyarakat akan terus didengarkan. Ia juga mengusulkan agar penerbitan buku risalah tersebut dikembangkan pada tahun berikutnya dengan memasukkan dokumentasi perdebatan para pendiri bangsa.
“Saya mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal MPR, agar tahun depan penerbitan buku ini direvisi atau ditambah lembaga yang mendahului, yakni perdebatan BPUPKI, perdebatan PPKI,” kata Muzani. Ia juga meminta agar risalah Konstituante dan pidato Dekrit Presiden Soekarno menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumentasi sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Muzani berharap kedua buku yang diluncurkan tersebut dapat menjadi rujukan untuk memahami perjalanan demokrasi dan konstitusi Indonesia.
“Buku yang akan kita luncurkan ini adalah upaya untuk mengingatkan kita bahwa upaya ketatanegaraan kita harus tetap berada dalam konstitusi, dalam koridor negara hukum, dalam koridor negara yang menghormati hak asasi manusia. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk kita semuanya,” pungkasnya.
Prosesi Peluncuran Buku
Sesi selanjutnya, Ketua MPR Ahmad Muzani mengikuti seremoni peluncuran buku Sejarah MPR serta buku Risalah Tematik dengan melakukan handscreening, yakni meletakkan telapak tangan di atas kotak digital. Selanjutnya, Ketua MPR berkenan memberikan buku secara simbolis kepada beberapa tamu kehormatan dari beberapa lembaga negara.
Acara yang berlangsung sukses dan lancar itu dihadiri Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung; Wakil Ketua Komisi Yudisial, Desmihardi; Hakim Konstitusi, Arsul Sani; Kepala BPIP, Prof. Yudian Wahyudi; Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR, Muhammad Hoerudin Amin; Ketua Kelompok DPD MPR, Dedi Iskandar Batubara; dan para anggota DPD yang hadir; para anggota Komisi VIII DPR RI; serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Atip Latipulhayat.
Turut hadir, Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR, Taufik Basari, dan para Wakil Ketua, antara lain Djarot Saiful Hidayat, Rambe Kamarul Zaman, Martin Hutabarat, dan para anggota K3 MPR RI; Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid; Wali Kota Bandung; jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat; para rektor dan segenap sivitas akademika perguruan tinggi; serta anak-anak SMA dari Kota Bandung, tim penyusun buku, Plt. Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, dan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI, juga para tamu undangan.
