Generasi.co, JAKARTA – Polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan menjadi alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran menyampaikan keinginan tersebut dalam pertemuan dengan Prabowo di Istana, Selasa (10/11). Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu juga membahas dinamika yang berkembang setelah kedua lembaga peradilan mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikan Gibran.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prasetyo membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurut dia, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.
“Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” ujarnya.
Polemik tersebut berkaitan dengan putusan MA yang menyatakan surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran, yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024, tidak sah.
Putusan MA itu menegaskan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran juga memicu langkah politik di DPR. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi telah meneken usul penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
Hak menyatakan pendapat diatur dalam Undang-Undang MD3. Salah satu penggunaannya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden.
Gibran sebelumnya telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya. Dia menyatakan telah menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura sehingga mempertanyakan anggapan bahwa dirinya tidak lulus SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
