Generasi.co, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam pertemuan di Istana pada Selasa (10/11), Prabowo justru memberikan sejumlah saran setelah Gibran menyampaikan keinginannya tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik dan hukum terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Prasetyo menegaskan tidak benar Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam pembicaraan tersebut.
“Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” ujarnya.
Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permintaan itu disampaikan bersamaan dengan niatnya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Polemik dokumen pendidikan Gibran berkaitan dengan putusan MA yang menyatakan surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA miliknya, yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024, tidak sah.
Putusan tersebut menegaskan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Persoalan itu turut memicu tekanan politik di DPR. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi telah meneken usul penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.
Hak menyatakan pendapat diatur dalam Undang-Undang MD3. Salah satu cakupannya adalah dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, mulai dari pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Gibran sebelumnya juga telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya. Dia mempertanyakan anggapan bahwa dirinya tidak lulus SMA karena telah menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
