Generasi.co, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah mengabulkan gugatan kasasi M. Subhan. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 itu sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang sebelumnya menolak gugatan tersebut.
Dalam putusan yang dipublikasikan pada Selasa (10/11/2026), MA menyatakan surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan harus dicabut.
MA juga mengabulkan gugatan Subhan untuk seluruhnya setelah mengesampingkan eksepsi tergugat. Majelis hakim menilai terdapat fakta hukum baru dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memengaruhi kedudukan hukum objek sengketa.
“Bahwa pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekadar kepentingan kontestan belaka akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia,” demikian pertimbangan MA dalam salinan putusan.
Salah satu dasar pertimbangan majelis hakim adalah Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXVI/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Menurut MA, putusan tersebut menimbulkan perubahan keadaan hukum yang berimplikasi terhadap objek sengketa.
MA menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma hasil penyelesaian pendidikan dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat sekolah menengah atau sekolah menengah kejuruan.
“Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil atau keputusan,” tulis MA.
Majelis hakim juga menilai putusan MK tersebut menjadi fakta hukum baru yang beralasan untuk mengesampingkan keberatan tergugat mengenai kedaluwarsa gugatan dan kurangnya pihak dalam perkara atau plurium litis consortium.
Dalam pertimbangannya, MA menjelaskan putusan MK terkait perkara yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan memang tidak menerima permohonan pemohon. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara yang menunjukkan Gibran menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat.
Atas pertimbangan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan tanpa perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya.
Putusan kasasi itu dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026) oleh majelis hakim yang dipimpin Ketua Muda Tata Usaha Negara MA Yulius, bersama dua hakim anggota, Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
MA membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tanggal 12 Agustus 2026. Putusan tersebut sebelumnya menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 21 Mei 2026.
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan, S.H., M.H. dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima serta mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Respons Kemendikdasmen dan Gibran
Sebelum salinan lengkap putusan MA dipublikasikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan belum ada proses hukum lebih lanjut di internal kementeriannya terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
“Belum ada proses hukum lebih lanjut,” kata Mu’ti seusai rapat internal bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Jumat (6/11/2026).
Mu’ti juga mengatakan belum ada pembahasan lebih lanjut di internal kementeriannya mengenai tindak lanjut putusan tersebut.
Sementara itu, Gibran sebelumnya merespons putusan MK yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikannya. Dia mempertanyakan anggapan bahwa dirinya tidak lulus SMA karena telah menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10/2026).
