Generasi.co, JAKARTA – Satu dari empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjalani penahanan rumah. Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengatakan tersangka berinisial SU ditempatkan di rumah setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026.
“Pada 5 November 2026, SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah,” kata Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sementara itu, tiga tersangka lainnya, yakni LSP, AS, dan EH, ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.
Suyudi merinci masa penahanan ketiganya. LSP ditahan hingga 23 November 2026, EH hingga 22 November 2026, sedangkan AS hingga 21 November 2026.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto mengungkapkan SU belum ditahan karena sedang sakit.
Keempat tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah pihak selama periode 2025–2026. Sasarannya tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat di lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, Kejaksaan RI, personel internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
Dalam perkara tersebut, LSP diduga menjadi pihak yang memberikan perintah dan menentukan sasaran penyadapan, baik secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp. LSP juga diduga menerima laporan akhir hasil penyadapan ketika menjabat Kapolri.
Tersangka SU diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil kegiatan tersebut kepada LSP. Laporan itu berupa laporan harian dan analisis hasil penyadapan.
Sementara itu, EH diduga menerima perintah dari SU untuk menyadap target tertentu yang berasal dari arahan LSP. Persetujuan pelaksanaan penyadapan disebut diberikan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Adapun AS diduga menerima perintah langsung dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melaksanakan penyadapan tanpa permohonan penyidik. AS juga diduga menyampaikan hasil penyadapan kepada LSP, memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, serta membubarkan grup WhatsApp.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana. Dugaan penyadapan dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun.
Untuk dugaan penghilangan data elektronik, para tersangka dijerat Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman penjara paling lama delapan tahun.
Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman penjara enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain itu, penyidik mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, termasuk dengan menyalahgunakan kekuasaan.
