Generasi.co, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.
Pengacara Kemendikdasmen selaku pihak tergugat mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan pencabutan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis (12/11/2026). Dokumen yang sama juga diserahkan kepada majelis hakim dalam persidangan gugatan terkait penyetaraan pendidikan Gibran.
Kemendikdasmen meminta majelis hakim menghentikan pemeriksaan perkara karena objek yang disengketakan telah dicabut dan tidak lagi berlaku.
“Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia,” kata pengacara Kemendikdasmen dalam persidangan di PTUN Jakarta, Jakarta Timur.
Permohonan tersebut berkaitan dengan gugatan PT Mercy Toga Kirana yang terdaftar dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT. Gugatan itu mempersoalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kemendikdasmen menyatakan pencabutan dilakukan untuk melaksanakan putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut merupakan hasil gugatan H.M. Subhan yang sebelumnya meminta pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam putusan kasasi itu, MA mengabulkan gugatan Subhan untuk seluruhnya, menyatakan surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan tergugat mencabut dokumen tersebut.
Gugatan Subhan sebelumnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Dia kemudian mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan tingkat pertama. Subhan selanjutnya mengajukan kasasi ke MA dan permohonannya dikabulkan.
Surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 merupakan dokumen penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dalam putusan perkara terkait pencalonan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA atau dokumen setara dari luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
