Generasi.co, JAKARTA – Pemerintah Ukraina mengklaim menangkap tawanan perang pertama asal Indonesia berinisial AS yang direkrut Rusia untuk bertempur melawan Ukraina. Pria berusia 49 tahun asal Blitar, Jawa Timur, itu ditangkap pasukan Ukraina di wilayah Zaporizhzhia setelah kelompok tempurnya diserang drone militer.
Penangkapan tersebut terjadi di tengah meningkatnya perekrutan warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Rusia. Berdasarkan data pemerintah Ukraina, sebanyak 283 WNI direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia selama Januari hingga September 2026. Jumlah itu meningkat dibandingkan periode 2023-2025, ketika jumlah WNI yang direkrut tidak pernah melebihi 10 orang.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Yvonne Mewengkang membenarkan adanya penangkapan tersebut. Pemerintah Indonesia kini berupaya memperoleh akses kekonsuleran untuk memastikan kondisi dan menggali informasi lebih lanjut mengenai AS.
“Kemlu RI telah mendapatkan informasi terdapat penangkapan satu orang WNI dengan inisial AS oleh otoritas Ukraina. Saat ini KBRI di Kyiv sedang mengupayakan akses kekonsuleran kepada yang bersangkutan guna melakukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut,” kata Yvonne dalam konferensi pers, Rabu (11/11/2026).
Dilansir melalui BBC, AS awalnya ditawari pekerjaan konstruksi bangunan sipil di Rusia oleh mantan teman sekolahnya berinisial AA pada 27 Mei 2026. AA disebut bertindak atas perintah seseorang bernama Alexander yang bertugas merekrut orang untuk dikirim ke Rusia sekaligus mengatur keberangkatan AS.
Pada 22 Juli 2026, AS bersama seorang WNI lain berinisial CK terbang ke Moskow. Mereka kemudian ditempatkan di sebuah apartemen bersama dua warga Rusia.
AS selanjutnya menandatangani kontrak pekerjaan yang diyakininya sebagai pekerjaan konstruksi selama satu tahun. Namun, kontrak tersebut ternyata mengharuskannya menjadi tentara di bawah Kementerian Pertahanan Rusia.
Dia kemudian ditempatkan di Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-39, salah satu unit infanteri Angkatan Darat Rusia.
AS dan CK baru mengetahui isi sebenarnya dari kontrak tersebut pada 30 Juli 2026 ketika berada di dalam bus yang membawa mereka bersama 12 orang lainnya dari Moskow menuju Donetsk yang diduduki Rusia.
Setelah mengetahui bahwa mereka akan dijadikan tentara, AS dan seorang WNI lainnya berusaha melarikan diri. Namun, keduanya ditangkap militer Rusia. AS kemudian dipaksa menerima tato nomor identifikasi di dadanya.
AS mengaku tidak mendapatkan pelatihan militer sebelum dibawa ke medan pertempuran.
Menurut laporan pemerintah Ukraina, AS bersama sejumlah orang lainnya kemudian dikirim ke wilayah Zaporizhzhia untuk mengikuti operasi penyerbuan. Kelompok tempurnya terkena serangan drone Ukraina hingga tercerai-berai.
AS sempat bergerak tanpa arah selama beberapa hari sebelum akhirnya ditangkap Korps Pasukan Lintas Udara ke-7 Ukraina di sektor Huliaipole, Oblast Zaporizhzhia.
Pemerintah Ukraina menyatakan telah membahas akses kekonsuleran bagi AS dalam pertemuan Sekretaris Markas Koordinasi Ukraina Brigadir Jenderal Dmytro Usov dengan Duta Besar Indonesia untuk Ukraina Arif Basalamah pada Oktober 2026. Pihak Ukraina disebut bersedia mengizinkan kunjungan konsuler kepada WNI tersebut.
Yvonne mengatakan pemerintah Indonesia juga telah meminta Rusia menghentikan perekrutan WNI untuk bergabung dalam dinas militer maupun formasi militer lainnya.
“Sampai saat ini kami terus melakukan koordinasi dan kerja sama erat dengan pihak Rusia untuk mencegah kasus ini terulang lagi di kemudian hari,” ujarnya.
Dia mengingatkan masyarakat agar memeriksa keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang menawarkan imbalan tidak wajar. WNI juga diminta tidak menandatangani kontrak kerja yang isinya belum dipahami.
Jaringan Perekrutan Tentara Bayaran
Kasus AS muncul di tengah pengungkapan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan tentara bayaran Rusia oleh kepolisian Indonesia.
Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengatakan polisi telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Dua di antaranya merupakan warga negara Rusia dan satu lainnya warga negara Ukraina.
Jaringan tersebut diduga merekrut 58 korban melalui media sosial, grup informasi lowongan kerja, hingga aplikasi percakapan.
Para korban dijanjikan bonus penandatanganan kontrak hingga 35.000 dolar AS atau sekitar Rp635 juta serta gaji bulanan sekitar 3.000 dolar AS atau Rp54 juta.
“Untuk yang direkrut itu tidak hanya warga sipil, tapi juga ada eks TNI dan eks Polri,” kata Nurul.
