Generasi.co, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap lima tahapan modus operandi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Rangkaian tersebut meliputi pemberian perintah, penyediaan target penyadapan (provisioning), pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil, hingga penghapusan data elektronik.
Suyudi menjelaskan, penyimpangan diduga terjadi karena proses penyadapan dilakukan melalui jalur internal atau jalur atensi tanpa memenuhi prosedur resmi. Perintah penyadapan disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian diteruskan melalui SU kepada EH dan AS.
“Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” kata Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pada tahap kedua, tim technical supporting unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan penyaringan keterkaitan nomor tersebut dengan perkara pro justitia.
Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyadapan menggunakan sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian mengubahnya menjadi transkripsi.
Hasil penyadapan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kabag Monitoring Bareskrim Polri SU hingga Jenderal LSP sebagai pengguna akhir (end user).
Tahap terakhir berkaitan dengan penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang kemudian dilaksanakan oleh tim TSU.
Suyudi menjelaskan proses penyediaan target penyadapan (provisioning) dalam perkara tersebut memiliki dua jalur, yakni jalur resmi dan jalur internal atau jalur atensi.
Jalur resmi mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Prosesnya harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analisis, dan chat. Permohonan kemudian melalui verifikasi serta persetujuan berjenjang sebelum dilaksanakan tim TSU.
Sebaliknya, jalur internal atau jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
“Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabag Mon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU,” ujar Suyudi.
Menurut dia, kedua jalur tersebut menggunakan perangkat teknis yang sama. Kondisi itu diduga memungkinkan aktivitas penyadapan melalui jalur atensi tersamarkan di antara kegiatan penyadapan yang dilakukan secara resmi.
Suyudi menegaskan, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik dan dilengkapi persyaratan yang ditentukan. Pelaksanaannya juga harus memperoleh persetujuan sesuai prosedur.
Hasil penyadapan hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah. Sementara pemusnahan data harus mengikuti ketentuan dan dilengkapi berita acara.
Namun, penyidik menemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, penyediaan target tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, hingga penghapusan data elektronik.
“Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” kata Suyudi.
