Generasi.co, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menawarkan tiga opsi untuk menyelesaikan persoalan status dan kesejahteraan pekerja di lingkungan PT Krakatau Steel. Skema tersebut mencakup pengangkatan sebagai pegawai harian lepas (PHL) secara langsung, jaminan upah sesuai upah minimum, hingga peluang peningkatan status menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Andre mengatakan ketiga opsi itu dirancang untuk memberikan kepastian hubungan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja. Menurut dia, penyelesaian persoalan buruh harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan perusahaan.
“Nah, kami pasti berpihak kepada Mas-Mas. Tapi tentu kita harus cari opsi yang logis, masuk akal. Saya rasa usulan opsi satu, opsi dua ini agak logis, memberikan kepastian teman-teman lebih ada jaminan,” kata Andre dalam pertemuan dengan Serikat Buruh Nusantara Krakatau Steel, sebagaimana disampaikan dalam keterangan yang diterima Rabu (11/11/2026).
Opsi pertama adalah mengubah skema kerja yang sebelumnya melalui mandor menjadi PHL secara langsung atau direct melalui Krakatau Baja Konstruksi (KBK). Dengan mekanisme tersebut, pekerja diharapkan memiliki status dan hubungan kerja yang lebih jelas.
“Pertama, masuk opsi PHL langsung, direct, tidak lewat mandor. Itu satu,” ujarnya.
Andre mengatakan skema tersebut menjadi peningkatan dibandingkan kondisi sebelumnya ketika pekerja berada di bawah mandor tanpa kelengkapan dokumen dan jaminan yang memadai.
“Dulu kan lewat mandor, nggak ada berkas, nggak ada jaminan. Ini kan kontrak PHL langsung sama KBK. Itu naik kelasnya,” katanya.
Opsi kedua menyangkut kepastian upah. Andre mengusulkan agar pekerja memperoleh upah sesuai ketentuan UMK/UMR tanpa pemotongan oleh mandor.
“Yang kedua, dulu dipotong mandor, sekarang ada jaminan UMK, nggak boleh dipotong mandor sesuai dengan UMR,” ujarnya.
Sementara itu, opsi ketiga membuka peluang perubahan status PHL menjadi PKWT setelah satu tahun bekerja. Namun, pembahasan tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan.
“Yang ketiga, kita buka opsi setahun kemudian kita duduk bareng. Kalau perusahaan sehat, otomatis PHL ini bisa jadi PKWT,” kata Andre.
Andre menyebut ketiga opsi tersebut sebagai bentuk peningkatan kepastian kerja bagi para buruh. Dia memastikan Komisi VI DPR siap memfasilitasi dialog antara pekerja dan PT Krakatau Steel agar usulan tersebut dapat dibahas lebih lanjut.
“Kami siap memfasilitasi komunikasi serta mendorong dialog bersama PT Krakatau Steel agar berbagai persoalan yang dihadapi para pekerja dapat menemukan solusi terbaik,” ujarnya.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan pihaknya akan menampung dan mengawal aspirasi para pekerja sesuai kewenangan komisi.
“Kami menerima aspirasi dari teman-teman pekerja. Aspirasi ini akan kami tampung dan perjuangkan sesuai dengan kewenangan kami di Komisi VI. Kami juga akan terus mengawal agar ada komunikasi dan solusi yang terbaik bagi para pekerja,” kata Anggia.
