Generasi.co, JAKARTA – Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi penerima akhir atau end user hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Listyo juga diduga menentukan target penyadapan melalui perintah lisan maupun pesan WhatsApp kepada mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri Irjen Ahrie Sonta.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan peran tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dia memaparkan pembagian peran empat tersangka dalam rangkaian dugaan penyadapan tersebut.
“Pertama, Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi.
Selain Listyo, polisi menetapkan tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka, yakni Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Slamet Uliandi, dan Ahrie Sonta. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan penyadapan hingga pengelolaan hasilnya.
Slamet Uliandi yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga menjadi penasihat Dewan Monitoring Center Polri. Dia diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil pemantauan kepada Listyo.
Laporan tersebut disampaikan secara berkala dalam bentuk laporan harian dan analisis hasil penyadapan.
Sementara itu, Eko Hadi Santoso yang pernah menjabat Pelaksana Tugas Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet. Perintah tersebut disebut berasal dari Listyo.
Eko kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Adapun Ahrie Sonta, yang menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga meneruskan perintah Listyo kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo dan memerintahkan Brigjen TK melakukan pengawasan atau surveillance terhadap target.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi.
Empat perwira tinggi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Ahrie Sonta juga telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.
