Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kemungkinan negaranya mengakui Palestina sebagai negara pada Juni 2025 dalam upaya dorong solusi dua negara, meski menuai kritik keras dari Israel.
Generasi.co, Jakarta – Presiden Prancis Emmanuel Macron membuka kemungkinan besar bahwa Prancis akan segera mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, dengan target keputusan diambil pada Konferensi PBB di New York pada Juni 2025 mendatang.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk dukungan konkret terhadap upaya penyelesaian konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina melalui solusi dua negara.
“Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” kata Macron dalam keterangannya kepada wartawan, seperti dikutip dari AFP, Kamis (10/4/2025).
Macron juga menyampaikan bahwa Prancis berencana menjadi tuan rumah bersama Arab Saudi dalam konferensi tersebut, yang menjadi momentum bagi negara-negara untuk secara kolektif menyepakati pengakuan terhadap Palestina.
“Tujuan kami adalah untuk memimpin konferensi ini dengan Arab Saudi pada bulan Juni, di mana kita dapat menyelesaikan gerakan pengakuan bersama ini oleh beberapa pihak,” tambahnya.
Kontribusi pada Dinamika Kolektif Dunia Internasional
Macron menegaskan, pengakuan terhadap negara Palestina bukan hanya sebatas simbolik, tetapi sebagai bentuk partisipasi aktif Prancis dalam menciptakan dunia yang lebih seimbang dan adil.
Ia menilai, inisiatif ini penting agar di masa depan negara-negara yang selama ini mendukung Palestina juga bisa mengakui eksistensi Israel.
“Saya akan melakukannya karena saya yakin bahwa pada suatu saat nanti itu akan benar dan karena saya juga ingin berpartisipasi dalam dinamika kolektif, yang juga harus memungkinkan semua pihak yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya,” ucap Macron.
Lebih jauh, Presiden Prancis itu juga menyatakan bahwa pengakuan Palestina akan memperjelas posisi negaranya dalam menentang aktor-aktor yang menolak keberadaan Israel, seperti Iran, dan menegaskan komitmen Prancis terhadap keamanan kolektif di kawasan Timur Tengah.
Respons Palestina: Langkah Berani dan Solutif
Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shanin, menyambut baik pernyataan Macron.
Ia menilai pengakuan dari negara kuat seperti Prancis akan menjadi langkah besar menuju penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan.
“Pengakuan Prancis akan menjadi langkah ke arah yang benar, sejalan dengan perlindungan hak-hak rakyat Palestina dan solusi dua negara,” ujar Shanin kepada AFP.
Shanin menambahkan bahwa keputusan ini bisa menjadi preseden penting bagi negara-negara lain di dunia untuk mengambil langkah serupa, demi menegakkan keadilan dan mengakhiri penjajahan.
Israel Marah: “Pengakuan Sepihak Adalah Hadiah untuk Hamas”
Namun, rencana Macron ini menuai respons keras dari Israel.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengecam keras rencana pengakuan sepihak terhadap Palestina.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk “hadiah” untuk kelompok Hamas, yang disebutnya sebagai aktor teror dalam konflik ini.
“Pengakuan sepihak atas negara Palestina fiktif, oleh negara mana pun, dalam kenyataan yang kita semua tahu, akan menjadi hadiah bagi teror dan dorongan bagi Hamas,” tulis Saar di akun media sosial X, dikutip dari Aljazeera.
Saar menegaskan bahwa langkah pengakuan ini tidak akan mempercepat perdamaian, justru menjauhkan harapan akan keamanan dan stabilitas di kawasan.
“Tindakan semacam ini tidak akan mendekatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan kita – tetapi sebaliknya: tindakan ini hanya akan semakin menjauhkan mereka,” tegasnya.
Perubahan Besar dalam Diplomasi Prancis
Selama ini, Prancis dikenal sebagai salah satu negara yang mendukung solusi dua negara, namun belum pernah secara resmi mengakui Palestina sebagai negara.
Bila pengakuan ini benar-benar dilakukan pada Juni mendatang, maka hal tersebut akan menjadi perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Prancis.
Langkah ini juga berisiko membuat hubungan Prancis dengan Israel memburuk, mengingat sikap keras Israel terhadap pengakuan sepihak negara Palestina.
Macron diyakini tengah berhitung secara diplomatik, mengingat ketegangan global yang meningkat pasca serangan 7 Oktober 2023 oleh kelompok Hamas terhadap Israel, yang kemudian memicu aksi balasan besar-besaran oleh militer Israel ke Gaza.
(BAS/Red)
