Isu “Matahari Kembar”, Sufmi Dasco Ahmad: Ini Bulan

Foto: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Wikipedia)
Foto: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Wikipedia)

Sufmi Dasco Ahmad menanggapi isu matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo dengan santai dan berkelakar, menegaskan bahwa soliditas kabinet tetap terjaga.

Generasi.co, Jakarta – Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memilih menanggapi santai isu “matahari kembar” yang mencuat usai sejumlah menteri Kabinet Prabowo Subianto bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo pada momen Idulfitri 1446 Hijriah.

Isu ini menjadi bahan perbincangan publik setelah beberapa menteri dalam kabinet menyebut Jokowi sebagai “bos” mereka, meskipun kini mereka bekerja di bawah Presiden Prabowo.

Dalam acara halalbihalal yang digelar di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar, di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu malam (20/4/2025), Dasco memberikan tanggapan dengan kelakar.

Ia mengatakan bahwa yang ada saat itu bukan matahari, melainkan bulan, merujuk pada waktu malam hari.

“Ini bukan matahari, ini bulan,” ujarnya singkat kepada awak media, sembari tertawa ringan.

Saat ditanya lebih lanjut soal maksud pernyataannya, Dasco hanya menegaskan kembali konteks waktu. “Kalau matahari itu siang, sekarang kan malam,” tambahnya.

Kelakar Dasco seolah menjadi strategi diplomatis untuk meredam panasnya isu politik yang berkembang.

Ketika ditanya kembali soal adanya kekhawatiran publik mengenai adanya “dua pusat kekuasaan” dalam pemerintahan, Dasco tetap konsisten menyebutkan bahwa yang ada hanya “bulan”, tanpa menjelaskan lebih jauh arah pernyataannya.

Isu matahari kembar mencuat setelah menteri Kabinet Merah Putih, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menyebut Jokowi sebagai bos mereka usai bersilaturahmi di Solo.

“Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang menyatakan bahwa ia datang untuk bersilaturahmi kepada bosnya, yakni Jokowi, serta mendoakan kesehatan mantan presiden tersebut.

Pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi publik dan memicu kekhawatiran mengenai loyalitas menteri terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.

Dalam sistem pemerintahan presidensial yang tegas, hanya ada satu komando tertinggi, yakni presiden yang sedang menjabat.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, ikut memberikan tanggapan terkait isu tersebut.

Ia menilai bahwa silaturahmi antarpejabat adalah hal yang baik dan patut dilestarikan dalam tradisi politik Indonesia.

Namun demikian, Mardani menekankan pentingnya menteri-menteri saat ini menjaga kewibawaan pemimpin tertinggi dalam pemerintahan, yakni Presiden Prabowo Subianto.

“Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” ujar Mardani.

Ia menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo tidak akan tersinggung atas pertemuan tersebut, namun tetap mengingatkan pentingnya menjaga simbol tunggal dalam pemerintahan demi menjaga stabilitas dan kejelasan arah kebijakan nasional.

Menurut Mardani, Presiden Prabowo telah menunjukkan kapasitas, determinasi, dan komitmen kuat dalam memimpin.

Karena itu, ia berharap jajaran kabinet tetap menunjukkan loyalitas yang utuh kepada presiden yang sedang menjabat, guna memastikan konsolidasi kekuasaan yang stabil dan kohesif.

Sementara itu, respons Dasco yang lebih santai dan cenderung simbolik menunjukkan bahwa pihak internal Gerindra tidak terlalu mempersoalkan manuver-manuver sosial yang terjadi selama masa Lebaran.

Namun demikian, publik tetap berharap adanya kejelasan dari para pejabat untuk menghindari multitafsir dan menjaga wibawa pemerintahan.

Dalam dinamika politik yang kompleks, kehadiran simbol-simbol kesetiaan dan kejelasan arah kepemimpinan menjadi penting.

Terlebih dalam pemerintahan baru, ketika fondasi dan solidaritas kabinet masih dalam proses konsolidasi.

Hal ini menunjukkan bahwa selain program kerja, komunikasi politik juga memainkan peran strategis dalam menjaga persepsi publik terhadap stabilitas pemerintahan.

(BAS/Red)