Sidang Tahunan MPR 2025 Bahas Kinerja Lembaga Negara dan Isu Bangsa

Ketua MPR RI Ahmad Muzani (Sumber: MPR)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani (Sumber: MPR)

Sidang Tahunan MPR 2025 digelar lebih awal pada 15 Agustus, hadirkan Presiden Prabowo dan tokoh nasional, bahas kinerja lembaga dan semangat kemerdekaan.

Generasi.co, Jakarta – Dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyelenggarakan Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Agenda ini menjadi bagian penting dari rapat gabungan MPR, DPR, dan DPD, yang lazimnya berlangsung setiap 16 Agustus.

Namun, tahun ini pelaksanaan dimajukan karena 17 Agustus jatuh pada hari Minggu dan 16 Agustus bertepatan dengan Sabtu. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan pemajuan tanggal tersebut merujuk pada aturan internal lembaga.

“Rapat gabungan MPR bersama fraksi dan kelompok DPD menyepakati sidang tahunan akan dilaksanakan pada Jumat, 15 Agustus, mulai pukul 09.00 WIB,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/8).

Guna memastikan kelancaran pelaksanaan, panitia telah menggelar gladi kotor pada 13 Agustus, dilanjutkan gladi bersih pada 14 Agustus siang. Seluruh proses berjalan dengan tertib dan penuh koordinasi antarunit protokol, keamanan, serta kru teknis.

“Kemudian dari hasil, gladi bersih tersebut kita merasa puas bahwa apa yang kita rencanakan besok hari mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar,” ungkap Muzani.

Dalam sidang ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan, mencakup laporan kinerja lembaga negara serta refleksi 80 tahun kemerdekaan RI.

Undangan resmi telah dikirimkan kepada para mantan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo, yang sudah menyatakan kesediaan hadir. Undangan juga ditujukan kepada Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, serta istri para mantan Wapres.

Selain tokoh nasional, turut hadir perwakilan dari parlemen negara-negara sahabat, antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Timor Leste.

Berbeda dari tahun sebelumnya, Sidang Tahunan MPR RI 2025 juga akan menampilkan video khusus yang disiapkan untuk memperkuat pesan acara. Seluruh rangkaian sidang ini disiarkan langsung oleh televisi nasional, memungkinkan seluruh rakyat Indonesia mengikuti secara serentak.

Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengungkapkan tantangan utama dalam penyelenggaraan sidang bersama ini adalah pada aspek koordinasi tamu undangan.

“Karena ini kegiatan bersama, tantangannya cukup banyak, terutama dalam hal pengaturan tamu undangan,” katanya.

“Ruang Paripurna memiliki keterbatasan kapasitas, sementara masing-masing lembaga memiliki daftar tamu yang cukup panjang,” imbuhnya.

Koordinasi intensif diperlukan juga untuk pengaturan teknis, seperti pemilihan pembawa acara, sesi foto bersama, hingga pembagian hak siar. Meskipun demikian, ia menyatakan kerja sama lintas lembaga justru membuat proses lebih efisien.

“Kalau itu tercapai, rasanya sudah lega. Dengan pola kerja bersama seperti ini, persiapan lebih mudah dibandingkan jika masing-masing lembaga bekerja terpisah,” ujar Siti.

Total sebanyak 1.251 undangan dijadwalkan hadir, dengan 1.001 tamu menempati Gedung Nusantara dan sisanya berada di Plaza Nusantara IV.

Sidang Tahunan ini merupakan forum resmi bagi Presiden RI untuk menyampaikan laporan tahunan lembaga-lembaga negara, sebagaimana diatur dalam tata tertib MPR.

Setelah sidang tahunan, MPR RI juga menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI, dari 18 hingga 31 Agustus 2025. Agenda tersebut meliputi:

  • Hari Konstitusi pada 18 Agustus
  • Berbagai lomba kreatif dan edukatif
  • Forum Bakohumas pada 19 Agustus dengan tema ‘Urgensi PPHN’
  • Diskusi buku bersama wakil rakyat pada 25 dan 27 Agustus
  • Pameran lembaga negara dan karya jurnalis
  • Fun Walk dengan 3.000 peserta (30 Agustus)
  • Justicia Half Marathon yang diikuti 6.000 peserta (31 Agustus)

Rangkaian kegiatan ini mencerminkan semangat kebangsaan yang ingin terus dibangun oleh MPR RI bersama seluruh elemen masyarakat.

(mpr.go.id)