Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dukung penghapusan tantiem komisaris BUMN yang dinilai bisa menghemat keuangan negara hingga Rp18 triliun per tahun.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus pemberian tantiem bagi dewan komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, kebijakan ini dapat memberikan efisiensi besar terhadap keuangan negara.
“Memang tantiemnya ditiadakan dan itu kalau saya tidak salah ada penghematan sekitar Rp17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Jumat (15/8/2025), menanggapi pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR dan penyampaian Nota Keuangan APBN 2026.
Dasco menambahkan kebijakan penghapusan tantiem ini telah dirancang sejak beberapa waktu lalu dan selaras dengan langkah pemerintah yang memangkas jumlah komisaris di berbagai perusahaan BUMN. Ia berharap kombinasi kedua langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan negara.
Tantiem sendiri merupakan insentif berbasis keuntungan perusahaan, biasanya ditentukan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun dalam praktiknya, Presiden Prabowo menyoroti banyaknya penyimpangan yang justru membebani keuangan perusahaan negara.
Dalam pidatonya di hadapan parlemen, Presiden Prabowo mengungkap keprihatinannya terhadap struktur pengelolaan beberapa BUMN yang dinilai tidak rasional. Ia mencontohkan satu kasus yang menjadi sorotan.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun,” tegas Prabowo.
Presiden menilai struktur komisaris di sejumlah BUMN terlalu gemuk dan tidak produktif. Ia meminta agar ke depannya jumlah komisaris dibatasi maksimal enam orang per BUMN.
“Kalau bisa, cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan tantiem,” lanjutnya.
Prabowo juga menegaskan keuntungan perusahaan harus berasal dari kinerja nyata, bukan rekayasa laporan. Ia bahkan membuka pintu bagi komisaris atau direksi yang merasa keberatan dengan kebijakan ini untuk mengundurkan diri.
“Untungnya harus untung bener, jangan untung akal-akalan,” ujar Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Keputusan resmi mengenai penghapusan tantiem bagi dewan komisaris tertuang dalam surat dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), bernomor S-063/DI-BP/VII/2025, tertanggal 30 Juli 2025 dan ditandatangani CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani.
Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Rosan menyatakan kebijakan ini dapat menghemat anggaran hingga Rp8 triliun per tahun.
“Penghematannya itu conservatively sekitar Rp8 triliun per tahun. Jadi kajiannya kami bikin lengkap,” kata Rosan, Rabu (6/8).
Sesuai dengan kebijakan baru, dewan komisaris BUMN dan anak usahanya kini tidak lagi menerima tantiem maupun insentif serupa. Sementara itu, pemberian tantiem bagi direksi masih diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kinerja perusahaan.
(BAS/Red)
