Istana Negara menguatkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Istana menegaskan pemerintah tidak berencana menggunakan APBN untuk menutup utang terkait proyek kereta cepat Whoosh. Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat terbatas (ratas) di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (12/10/2025).
Prasetyo mengatakan pemerintah tengah membahas alternatif pembiayaan yang tidak membebani APBN. “Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembahasan utang Whoosh tidak masuk agenda rapat terbatas ratas pada Minggu malam itu. “Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujarnya.
Prasetyo Hadi juga menyatakan pemerintah menilai proyek kereta cepat memiliki manfaat strategis bagi konektivitas nasional, termasuk antara Jakarta dan Bandung, serta potensi pengembangan ke arah Surabaya. Meski demikian, prinsip pemisahan antara tanggung jawab negara dan pengelolaan korporasi tetap dipegang pemerintah dalam mencari solusi pembiayaan.
Dalam keterangan terpisah saat Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Purbaya melalui Zoom menyatakan belum menerima pembahasan resmi mengenai usulan pembiayaan utang KCIC oleh negara. Ia menegaskan kewajiban penyelesaian utang seharusnya menjadi tanggung jawab badan pengelola proyek, yaitu BPI Danantara Indonesia.
“Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan, saya kasih tahu update-nya seperti apa,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, Danantara memiliki kapasitas keuangan untuk mengelola kewajiban proyek tanpa membebani APBN, termasuk melalui manajemen dividen. “Kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” tuturnya.
Menteri Keuangan menekankan pentingnya pemisahan jelas antara fungsi komersial dan beban negara. “Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” kata Purbaya, seraya mengingatkan agar skema pembiayaan proyek dirumuskan tanpa tumpang tindih peran antara sektor swasta dan pemerintah.
Sebagai bagian dari upaya penyelesaian, BPI Danantara telah menyiapkan dua opsi untuk menangani beban keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung: penyertaan modal tambahan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Proyek yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) merupakan usaha patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra China, dengan struktur pembiayaan sekitar 75 persen berasal dari pinjaman China Development Bank dan sisanya dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Dengan posisi Menteri Keuangan yang menolak penggunaan APBN dan pernyataan Istana yang menegaskan pencarian solusi non-APBN, langkah berikutnya diperkirakan akan berfokus pada perumusan skema fiskal dan korporasi alternatif oleh BPI Danantara dan pemegang saham proyek, agar kewajiban keuangan Whoosh dapat diselesaikan tanpa membebani anggaran negara.
