Generasi.co, Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan anggaran Tahun Anggaran 2027 akan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan program perkoperasian, terutama penguatan kelembagaan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjalankan tanggung jawab Kemenkop dalam melakukan monitoring dan pembinaan terhadap koperasi yang sudah berjalan maupun KDKMP yang sedang dikembangkan.
“Kami mengajukan tambahan anggaran karena Kementerian Koperasi memiliki tanggung jawab melakukan monitoring dan pembinaan terhadap koperasi eksisting maupun KDKMP,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).
Tambahan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk penguatan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan, serta pengawasan koperasi. Fokus itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional KDKMP.
Ferry menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Selasa (1/9). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dan dihadiri jajaran Kemenkop serta anggota Komisi VI DPR RI.
Dalam rapat tersebut, Ferry juga menjelaskan anggaran Rp103 miliar yang diberitakan sebagai anggaran podcast. Ia menegaskan anggaran tersebut bukan dialokasikan khusus untuk podcast, melainkan bagian dari kebutuhan komunikasi publik dan dukungan pelaksanaan tugas kementerian.
“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” jelasnya.
Menurut Ferry, komunikasi publik diperlukan agar kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami masyarakat secara tepat. Pengelolaannya, kata dia, membutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional agar informasi dapat disampaikan secara efektif dan menjangkau masyarakat luas.
Dukungan komunikasi tersebut juga ditujukan untuk menyampaikan berbagai program perkoperasian kepada masyarakat dan koperasi di seluruh Indonesia, baik koperasi eksisting maupun KDKMP yang sedang dikembangkan.
Ferry menegaskan penggunaan anggaran Kemenkop akan tetap diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja kementerian dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan hasil yang terukur.
“Kami memahami bahwa anggaran negara harus digunakan secara bertanggung jawab. Karena itu, kami terus memastikan setiap penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan memiliki hasil yang terukur,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengapresiasi kinerja Kemenkop dan meminta kebutuhan anggaran ke depan diarahkan secara spesifik untuk memperkuat koperasi, termasuk KDKMP.
Eko menilai penguatan tersebut perlu dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, pengawasan, serta penyediaan tenaga pendamping yang profesional dan berbasis kinerja.
“Koperasi, termasuk KDKMP, harus memiliki manajemen dan tata kelola yang sehat sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
