Kursi panas sedang diduduki oleh jajaran direksi bank-bank pelat merah (Himbara) menjelang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Isu perombakan manajemen mencuat kencang setelah Presiden Prabowo Subianto dikabarkan kecewa berat atas kinerja perbankan negara dalam memacu roda ekonomi.
Kabar rencana pergantian ini justru pertama kali dilontarkan oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Syamsoeddin, bukan oleh otoritas ekonomi. Sjafrie menyebut pemerintah tengah mencari sosok “darah muda” yang lebih agresif.
“Pemerintah mencari generasi-generasi muda yang militan, kapabel, dan kredibel untuk kita beri tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan perahu perjuangan ekonomi kita,” ujar Sjafrie kepada wartawan di Cibodas, Jawa Barat, Sabtu (31/1).
Silang Pendapat Danantara dan Kemarahan Presiden
Pernyataan Sjafrie ini memicu tanda tanya publik, mengingat pengelolaan bank BUMN kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Merespons isu tersebut, CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, justru menampik adanya rencana perombakan.
“Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu (pergantian direksi),” tegas Rosan di Jakarta.
Namun, sumber Infobank menyebutkan bahwa kemarahan Presiden dipicu oleh laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Presiden disebut murka karena dana likuiditas sebesar Rp200 triliun yang ditarik dari Bank Indonesia ke Himbara gagal mengalir ke sektor riil.
Alih-alih disalurkan sebagai kredit untuk memacu pertumbuhan, dana jumbo tersebut justru diparkir kembali ke instrumen negara seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Itu membuat Presiden marah,” ujar sumber tersebut, Minggu (1/2).
Ekonomi Tertekan, Bankir Dilema
Kekecewaan istana ini berakumulasi dengan kondisi makroekonomi yang memburuk. Defisit fiskal dilaporkan melebar hingga Rp695,1 triliun, penerimaan negara meleset dari target, dan nilai tukar rupiah terpuruk hingga menyentuh level Rp17.000 per dolar AS.
Di sisi lain, para bankir Himbara menghadapi dilema pelik. Seretnya penyaluran kredit bukan semata karena enggan, melainkan karena permintaan (demand) dari sektor riil yang sangat lemah, terutama dari UMKM dan segmen komersial.
Banyak pabrik gulung tikar akibat persaingan dan biaya tinggi, membuat bankir “ngerem” penyaluran kredit karena takut macet dan berujung pada tuduhan merugikan keuangan negara (pidana).
Di tengah kemelut ini, pemerintah dikabarkan telah meminta Danantara untuk meninjau ulang kinerja manajemen Himbara secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan pencarian nama-nama baru untuk mengisi kekosongan kursi Dewan Komisioner OJK dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang baru saja mengundurkan diri.
