Sufmi Dasco Ahmad disebut sebagai tukang stempel pemerintah, namun sejumlah pihak justru menilai langkah proaktifnya sebagai gaya baru pimpinan DPR yang aspiratif dan pemadam krisis.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, belakangan ini menjadi sorotan publik.
Salah satu media nasional bahkan menyebut Sufmi Dasco sebagai ‘tukang stempel pemerintah’.
Hal itu karena dinilai selalu mengambil langkah proaktif dalam menangani isu-isu politik dan permasalahan kemasyarakatan.
Dasco dinilai terlibat aktif dalam berbagai kasus yang tengah menjadi perhatian publik, seperti polemik pagar laut, antrean panjang gas LPG 3 kg bersubsidi akibat pelarangan penjualan eceran, permasalahan dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) bagi siswa, serta surat penundaan rapat anggaran di DPR.
Namun, tuduhan tersebut dibantah keras oleh aktivis 98 ITB Bandung, Khalid Zabidi.
Menurutnya, langkah dan sikap Dasco mencerminkan gaya baru kepemimpinan DPR yang proaktif dan aspiratif.
“Dasco bukan stempel pemerintah. Ia menunjukkan gaya politik baru dengan tampil proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR, sehingga mampu cepat menanggulangi berbagai permasalahan yang ada,” ujar Khalid dalam keterangan tertulis pada Kamis (13/2/2025).
Khalid menegaskan bahwa terkait surat penundaan rapat pembahasan anggaran di DPR, Dasco sudah menjelaskan bahwa kementerian dan lembaga sedang dalam proses rekonstruksi anggaran.
Oleh karena itu, waktu tambahan dibutuhkan untuk pembahasan yang lebih detail dan berhati-hati.
“Pembahasan anggaran sangat krusial dan harus dilakukan secara teliti agar hasilnya optimal,” imbuh Khalid.
Menurut Khalid, langkah-langkah yang diambil Dasco merupakan respons atas aspirasi masyarakat.
“Pola baru yang diterapkan Dasco perlu diapresiasi karena mencirikan pimpinan DPR yang aspiratif dan proaktif,” kata Khalid, yang juga merupakan kader Partai Golkar.
Ahli Komunikasi Krisis dari Universitas Pancasila, Dr. Sudarto, juga mengapresiasi peran Dasco dalam berbagai krisis politik yang terjadi belakangan ini.
Menurutnya, Dasco berperan sebagai ‘pemadam krisis’.
Sudarto mencontohkan saat rakyat memprotes rencana perubahan RUU Pilkada pada Agustus 2024.
Dasco, yang mendukung aspirasi rakyat, berhasil membatalkan pengesahan RUU tersebut oleh DPR, sehingga krisis dapat dihindari.
“Dalam kasus kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, Dasco bersama anggota Komisi XI DPR berhasil bernegosiasi dengan Presiden. Hasilnya, kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah saja,” jelas Sudarto.
Ia juga menyoroti ketegasan Dasco dalam menangani konflik pagar laut yang melibatkan kepentingan nelayan dan rakyat melawan oligarki.
Dasco dengan tegas meminta agar pagar laut dicabut.
Selain itu, Dasco memimpin Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR untuk menegosiasikan penurunan tarif haji dengan pemerintah, sehingga tarif bisa lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Pada krisis distribusi gas LPG 3 kg, Dasco juga mengambil langkah cepat dengan meminta distribusi gas dikembalikan ke pengecer agar rakyat mudah mendapatkannya.”
“Bahkan, surat Dasco yang meminta penundaan pembahasan pemangkasan anggaran di DPR dinilai sebagai langkah mitigasi krisis untuk menghindari potensi konflik antara DPR dan pemerintah selama proses rekonstruksi anggaran berlangsung,” papar Sudarto.
“Jika melihat sepak terjangnya, Dasco lebih tepat disebut sebagai pemadam krisis. Sikapnya selalu responsif terhadap aspirasi rakyat,” tutup Sudarto.
(BAS/Red)
