Wacana pembentukan Matra Siber TNI kembali dibahas di DPR RI. Komisi I DPR menyoroti pentingnya sinkronisasi antara anggaran dan otoritas untuk menghadapi ancaman siber nasional.
Generasi.co, Jakarta – Pembentukan matra keempat di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang berfokus pada keamanan siber, menjadi sorotan dalam rapat Komisi I DPR RI.
Wacana ini diangkat dalam diskusi antara Komisi I DPR, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan jajaran pimpinan TNI, termasuk Wakil Kepala Staf dari masing-masing angkatan.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyampaikan dukungan terhadap wacana tersebut.
Namun, ia mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara political will dengan budgetary will agar implementasi matra siber dapat berjalan optimal.
Hal itu ditegaskan Dave saat menyampaikan pendapat dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Panglima TNI beserta KASAD yang diwakili WAKASAD, KASAL dan KASAU yang digelar di ruang rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Kritik Terhadap Kinerja BSSN Jadi Pelajaran
Dave juga mengkritik kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang selama ini dianggap tidak efektif.
Ia menyebut BSSN memiliki banyak personel dan perangkat pendukung, namun tetap sering mengalami kebocoran data.
“Setiap minggu ada kebocoran data, bahkan institusi penting seperti BAIS, BIN, dan kepolisian pun terkena serangan siber. Ini menunjukkan kelemahan yang serius dalam pertahanan siber kita,” tegas Dave dikutip redaksi generasi.co, Selasa (26/11/2024).
Ia berharap pembentukan Matra Siber TNI tidak hanya sekadar formalitas.
Matra tersebut harus dilengkapi dengan otoritas dan anggaran yang cukup sehingga mampu menghadapi ancaman siber secara efektif.
Menhan: Wacana Matra Siber Perlu Peninjauan Mendalam
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, dalam keterangannya usai rapat, menyatakan bahwa usulan Matra Siber menjadi perhatian serius Kemenhan.
Namun, ia mengingatkan bahwa wacana ini harus dilihat secara proporsional dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk urgensi, anggaran, serta koordinasi lintas lembaga.
“Pembentukan Matra Siber tidak hanya soal anggaran, tetapi juga perlu kejelasan otoritas dan tugas agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.
Urgensi Matra Siber untuk Keamanan Nasional
Keamanan siber kini menjadi isu strategis, terutama dengan meningkatnya ancaman digital.
Matra Siber TNI diharapkan menjadi garda terdepan dalam melindungi infrastruktur penting negara dari serangan siber.
Namun, sejumlah pihak mengingatkan bahwa tanpa dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai, matra ini berpotensi menjadi beban daripada solusi.
Oleh karena itu, pembahasan di tingkat legislatif menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan rencana ini.
Matra Siber untuk Indonesia Lebih Aman
Pembentukan Matra Siber TNI merupakan langkah penting menuju penguatan keamanan nasional di era digital.
Namun, keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyediakan anggaran dan wewenang yang jelas.
Komisi I DPR RI dan Kemenhan memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi yang efektif dan terarah.
(BAS/Red/dpr.go.id)
