Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendukung inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi sistem politik Indonesia guna mengurangi biaya tinggi dan praktik politik uang.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI, Bambang Soesatyo, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai perlunya Indonesia memiliki sistem politik yang khas dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.
Menurut Bambang, sistem politik Indonesia saat ini cenderung berbiaya tinggi dan rentan terhadap praktik politik uang, sehingga diperlukan reformasi menyeluruh agar sejalan dengan sila ke-4 Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
“Gagasan Presiden Prabowo tentang perlunya sistem politik yang khas Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan refleksi mendalam atas tantangan dan kebutuhan bangsa.”
“Indonesia, dengan keragaman budaya, agama, dan etnis yang tinggi, memerlukan sistem politik yang tidak hanya mengadopsi model demokrasi Barat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam budaya bangsa,” ujar Bambang Soesatyo dalam keterangannya pada Minggu (16/2/2025).
Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
Tantangan Sistem Politik Saat Ini
Bambang, yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, menyoroti salah satu masalah utama dalam sistem politik Indonesia adalah tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang.
Hal ini tidak hanya merugikan calon pemimpin berintegritas, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan sekitar 60 persen masyarakat menganggap praktik politik uang sebagai salah satu masalah utama dalam pemilu.
“Pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap sistem politik nasional harus menjadi perhatian utama. Pemilu sebagai sarana penentu wakil rakyat seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan bukan sekadar alat bagi segelintir elit politik untuk mempertahankan kekuasaan,” tegas Bambang.
Ia menambahkan bahwa gagasan Presiden Prabowo untuk kembali pada sistem politik yang khas Indonesia perlu dipertimbangkan dengan serius, agar demokrasi yang sehat dapat terwujud.
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Politik
Sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Bambang menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-4, dalam sistem politik Indonesia.
Nilai-nilai ini seharusnya menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan politik, bukan sekadar retorika.
Ia mencontohkan perlunya reformasi dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang, dengan penegakan hukum yang lebih tegas agar masyarakat merasa lebih nyaman berpartisipasi dalam proses politik tanpa takut terjerat korupsi.
“Untuk mewujudkan sistem politik yang sesuai dengan Pancasila dan kearifan lokal, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat.”
“Ini bukan hanya agenda politik, tetapi juga gerakan untuk memperkuat jati diri bangsa,” jelasnya. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat memiliki sistem politik yang lebih adil, transparan, dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Hadirin dalam Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra
Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain:
- Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka
- Presiden RI ke-7, Joko Widodo
- Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno
- Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla
- Ketua DPD, Sultan Nadjamudin
- Ketua MPR, Ahmad Muzani
- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia
- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
- Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan
- Ketua Umum NasDem, Surya Paloh
- Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar
- Presiden PKS, Ahmad Syaikhu
- Plt. Ketua Umum PPP, Mardiono
- Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep
- Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah
- Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey
- Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzili
- Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko
- Jajaran Kabinet Merah Putih
Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan soliditas dan komitmen bersama dalam mendukung reformasi sistem politik Indonesia menuju arah yang lebih baik.
(BAS/Red)
