Pemerintah, DPR, dan Asosiasi Pengemudi Logistik sepakat wujudkan zero ODOL pada 2027. Tim bersama akan dibentuk untuk rumuskan implementasi kebijakan.
Generasi.co, Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI dan Asosiasi Pengemudi Logistik menyepakati target zero overdimension dan overloading (ODOL) pada 2027. Kesepakatan ini diambil dalam rapat bersama yang digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin pagi (4/8/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua Komisi V DPR Lasarus, Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda, serta perwakilan dari Asosiasi Pengemudi Logistik, Suroso.
“Presiden memperhatikan dengan cermat masalah overdimensi dan overload. Karena itu, hari ini kami sepakat bersama DPR, pemerintah, dan Asosiasi Pengemudi Logistik untuk mengawal zero ODOL 2027,” kata Dasco, dikutip pada Kamis (7/8).
Dalam upaya mewujudkan target tersebut, seluruh pihak menyetujui pembentukan tim bersama. Tim ini akan bertugas merumuskan kebijakan teknis, regulasi, dan langkah-langkah yang diperlukan guna menjembatani aspirasi pengemudi logistik serta mewujudkan sistem transportasi barang yang lebih aman dan efisien.
“Tim ini akan merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman pengemudi, agar implementasi zero ODOL bisa terlaksana dengan adil dan efektif,” tambah Dasco.
Pengemudi Logistik Berkomitmen Kawal Zero ODOL
Suroso, perwakilan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan zero ODOL.
“Kita, para pengemudi, sepakat bersama pemerintah dan DPR untuk mengawal dan melaksanakan zero ODOL 2027. Ini penting untuk keselamatan jalan dan kelangsungan industri logistik yang sehat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan pemerintah dalam musyawarah yang dinilainya sebagai bentuk kepedulian terhadap peran pengemudi sebagai penggerak roda ekonomi nasional.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan komitmen penuh pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur, regulasi, dan edukasi terkait pelaksanaan zero ODOL.
“Kami sepakat bahwa zero ODOL harus diberlakukan, dan kami akan segera menyusun langkah-langkah konkret sesuai hasil rapat hari ini. Terima kasih kepada DPR dan asosiasi yang telah menginisiasi dialog ini,” ujar Dudy.
Kesepakatan ini menandai langkah serius seluruh pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan truk obesitas yang kerap merusak jalan dan membahayakan pengguna lainnya. Implementasi zero ODOL 2027 diharapkan menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem transportasi logistik yang tertib, aman, dan berkelanjutan.
(BAS/Red)
