Wakil Ketua DPR Dasco minta APH selidiki insiden keracunan MBG. DPR siap awasi evaluasi dan minta BGN benahi tata kelola program secara menyeluruh.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus keracunan yang dialami sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis (MBG) di berbagai wilayah.
Menurut Dasco, investigasi penting dilakukan untuk mengetahui akar permasalahan, apakah disebabkan kelalaian atau bahkan terdapat unsur kesengajaan.
“Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan, untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya sengaja begitu kan,” kata Dasco kdikutip pada Jumat (26/9/2025).
Lebih lanjut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga menyoroti pentingnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menangani kasus tersebut secara serius.
“Kita turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG, yang saat ini terjadi di beberapa tempat. Nah, tentunya kita meminta kepada BGN untuk menyikapi hal ini dengan serius,” ujarnya.
Dasco mendorong agar BGN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG agar tetap sesuai dengan tujuan awal, yakni meningkatkan gizi masyarakat secara aman dan efektif.
“Untuk itu kita kasih kesempatan kepada BGN untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik,” ucapnya.
Ia memastikan DPR RI melalui Komisi IX akan melakukan pengawasan ketat terhadap proses evaluasi tersebut. Menurutnya, langkah ini penting agar perbaikan tata kelola program bisa segera dilakukan dan mencegah kejadian serupa terulang.
“Komisi teknis di DPR juga sudah mungkin mengikuti perkembangan, dan tentunya komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG. Ini supaya kemudian tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan,” pungkas Dasco.
Sebelumnya, Koalisi Kawal MBG yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program makan bergizi gratis. Desakan ini muncul setelah maraknya kasus keracunan yang terjadi secara nasional.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Eva Nurcahyani menyatakan program MBG sebaiknya dihentikan terlebih dahulu agar evaluasi menyeluruh dapat dilakukan. Ia menilai tata kelola program tersebut masih jauh dari memadai.
“MBG tata kelolanya buruk, minim akuntabilitas, dan berulang kali merugikan warga. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat,” ujar Eva dalam diskusi publik di kantor ICW, Jakarta, Selasa (23/9).
(BAS/Red)
