Tahun 2025 menjadi periode ujian bagi DPR RI. Dinamika politik pasca-pemilu, transisi pemerintahan, serta meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan efektivitas lembaga negara menempatkan pimpinan DPR dalam sorotan tajam. Di tengah situasi tersebut, Sufmi Dasco Ahmad tampil sebagai salah satu figur kunci yang aktif mengurai berbagai persoalan strategis yang sempat buntu atau berlarut-larut.
Menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco tidak hanya menjalankan fungsi normatif legislatif, tetapi juga memimpin langsung intervensi kebijakan pada sejumlah isu krusial. Berikut adalah deretan masalah besar yang berhasil diurai dan dicarikan solusi sepanjang 2025.
- Kekosongan Kepemimpinan Daerah di Tengah Bencana: Kasus Aceh Selatan
Salah satu polemik paling menyita perhatian publik adalah absennya kepala daerah saat wilayahnya dilanda bencana. Kasus Bupati Aceh Selatan yang berangkat umrah ketika banjir bandang dan longsor melanda daerahnya memicu kemarahan nasional dan kekhawatiran akan mandeknya penanganan darurat.
Dasco merespons cepat dengan mengaktifkan fungsi pengawasan DPR. Ia mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) serta memproses pemberhentian sementara sesuai ketentuan hukum. Langkah ini krusial untuk memastikan rantai komando pemerintahan daerah tetap berjalan di saat krisis kemanusiaan.
“Kami minta agar dapat ditunjuk Plt, yang bisa kemudian memimpin penanganan bencana di daerah tersebut dengan benar,” tegas Dasco.
Intervensi tersebut menutup celah kepemimpinan dan mencegah bencana kemanusiaan berubah menjadi krisis administratif.
- Sengketa Agraria Menahun: Pembentukan Pansus Konflik Agraria
Masalah konflik lahan yang berlarut-larut selama bertahun-tahun menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar negara. Tumpang tindih kepemilikan, mafia tanah, serta lemahnya perlindungan terhadap petani dan masyarakat adat kerap berujung pada konflik horizontal.
Di bawah koordinasi Dasco, DPR RI akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria pada Oktober 2025. Pansus ini dirancang lintas fraksi dan memiliki mandat untuk mengurai akar masalah konflik agraria, mengevaluasi kebijakan lintas kementerian, serta merumuskan rekomendasi penyelesaian yang berkeadilan.
“Rapat konsultasi telah membentuk tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria,” ujar Dasco.
Pembentukan Pansus ini menjadi titik balik penanganan konflik agraria yang selama ini berjalan sporadis dan sektoral.
- Ketidakpastian Hukum Rangkap Jabatan dan Tata Kelola BUMN
Sepanjang 2025, polemik rangkap jabatan—khususnya antara posisi wakil menteri dan komisaris BUMN—menjadi perdebatan serius di ruang publik. Ketidakjelasan aturan membuka ruang konflik kepentingan dan menggerus profesionalisme BUMN.
Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi, Dasco memimpin orkestrasi revisi Undang-Undang BUMN. Ia memastikan regulasi baru mengakomodasi putusan MK secara utuh, termasuk pembatasan masa rangkap jabatan dan penegasan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
“Revisi UU BUMN ini memang ditujukan untuk memasukkan beberapa putusan MK, salah satunya terkait jabatan wakil menteri yang hanya boleh merangkap sebagai komisaris maksimal dua tahun,” jelasnya.
Langkah legislasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus menutup area abu-abu dalam pengelolaan perusahaan negara.
- Lemahnya Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan
Masalah klasik penegakan hukum di Indonesia adalah ketakutan saksi untuk bersuara, terutama dalam kasus besar yang melibatkan kekuasaan dan kejahatan terorganisir. Posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dinilai belum cukup kuat secara struktural.
Dasco memimpin Rapat Paripurna DPR yang menyetujui Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSdK) sebagai usul inisiatif DPR. Revisi ini diarahkan untuk memperkuat independensi LPSK, memperjelas kewenangan, serta menjamin keselamatan saksi dan korban secara lebih komprehensif.
Dengan langkah ini, DPR menutup salah satu celah krusial dalam sistem peradilan pidana yang selama ini menghambat pengungkapan kasus besar.
- Polemik Tunjangan dan Fasilitas Rumah Anggota DPR
Isu fasilitas pejabat publik selalu sensitif dan mudah memicu ketidakpercayaan masyarakat. Pada 2025, perubahan mekanisme tunjangan perumahan anggota DPR menimbulkan kesimpangsiuran informasi dan spekulasi di ruang publik.
Dasco turun tangan untuk meluruskan dan menata ulang kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa tunjangan perumahan tidak diberikan secara tunai, melainkan dialihkan dalam bentuk biaya kontrak rumah selama masa jabatan lima tahun, sehingga lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR lima tahun,” ujar Dasco.
Klarifikasi ini berhasil meredam polemik serta menunjukkan komitmen pimpinan DPR terhadap akuntabilitas anggaran negara.
- Stabilitas Parlemen di Masa Transisi Pemerintahan
Selain isu-isu spesifik, peran Dasco juga menonjol dalam menjaga stabilitas internal DPR selama masa transisi pemerintahan. Ia berperan sebagai jembatan komunikasi lintas fraksi dan antara legislatif–eksekutif, memastikan agenda strategis nasional tidak tersandera oleh tarik-menarik politik pasca-pemilu.
Peran ini sering luput dari sorotan publik, namun krusial dalam menjaga kelancaran proses legislasi dan fungsi pengawasan di tengah perubahan konstelasi kekuasaan.
Penutup
Sepanjang 2025, Sufmi Dasco Ahmad menghadapi dan mengurai serangkaian masalah besar—mulai dari krisis kepemimpinan daerah, konflik agraria, ketidakpastian hukum BUMN, perlindungan saksi, hingga polemik fasilitas wakil rakyat. Pola yang terlihat adalah pendekatan solutif, institusional, dan berbasis regulasi, bukan sekadar respons politik jangka pendek.
Deretan langkah ini menempatkan Dasco sebagai salah satu aktor sentral dalam memastikan DPR RI tetap berfungsi sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan sekaligus pengurai masalah publik di tengah situasi nasional yang kompleks.
