Eddy Soeparno dorong kolaborasi Jawa Barat-DKI Jakarta dalam penanganan banjir, sampah, dan krisis iklim untuk lindungi masyarakat dari bencana ekologis.
Generasi.co, Jakarta – Persoalan banjir kembali memicu perdebatan antara Anggota DPD RI dari Jawa Barat, Komeng, dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Komeng merasa Jawa Barat kerap disalahkan atas banjir yang terjadi di Jakarta, sementara Pramono Anung menilai penyebab banjir tidak sepenuhnya berasal dari luar wilayah ibu kota.
Menanggapi konflik tersebut, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menangani persoalan banjir sekaligus menghadapi ancaman krisis iklim yang makin nyata.
“Penanganan banjir butuh kolaborasi antarwilayah dan saling mendukung. Karena menangani banjir butuh aksi penanganan dari hulu hingga hilir. Bukan hanya satu sisi saja dan tidak bisa dilakukan sendirian,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).
Eddy menekankan saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan, melainkan saat untuk bersinergi mencegah dampak krisis iklim yang berpotensi memperparah bencana.
“Anomali iklim hujan terus-menerus dan tidak menentu adalah buah dari krisis iklim dan darurat sampah yang membawa bencana ekologis besar, dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan. Ini bukan waktu yang tepat untuk berpolemik, tetapi untuk saling berkolaborasi mencegah dampak krisis iklim,” jelasnya.
Sebagai seorang doktor ilmu politik dari Universitas Indonesia, Eddy percaya koordinasi efektif antara Jawa Barat dan DKI Jakarta sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan, mulai dari banjir, sampah, hingga polusi udara.
“Ide wilayah aglomerasi sebenarnya adalah memastikan kolaborasi antarpemerintah daerah agar ada sinkronisasi pembangunan, koordinasi terpadu, dan juga kerja sama ekonomi. Termasuk di dalamnya adalah mencegah dampak kerusakan lingkungan,” tambahnya.
Selain itu, Eddy mengungkapkan perannya sebagai pimpinan MPR dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi krisis sampah.
“Kami terus menjalin kolaborasi dengan kepala-kepala daerah di tingkat kota untuk mendengarkan masukan mereka dalam penyusunan revisi perpres tentang mengolah sampah menjadi energi atau waste to energy,” ucapnya.
Menurutnya, penanganan masalah sampah harus melibatkan sinergi semua pihak dan terobosan seperti waste to energy bisa menjadi solusi ganda, yakni mengurangi sampah sekaligus menyediakan energi terbarukan.
“Penanganan krisis sampah membutuhkan kerja sama pemerintah pusat dan daerah. Terobosan waste to energy menjadi solusi mengatasi masalah sampah sekaligus mendapat sumber listrik dari energi terbarukan,” tutup Eddy Soeparno.
