Eddy Soeparno tegaskan pentingnya UU Energi Terbarukan dan Ketenagalistrikan untuk wujudkan transisi energi berkelanjutan di Indonesia.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menekankan pentingnya percepatan penyusunan kerangka hukum yang kuat bagi sektor energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) di Ruang Rapat Pimpinan, Kompleks Parlemen Senayan.
Menurut Eddy, penyusunan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) serta UU Ketenagalistrikan harus menjadi prioritas agar Indonesia mampu menghadapi tantangan transisi energi secara sistematis. Ia menyoroti pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan penambahan kapasitas listrik hingga 70 gigawatt sebagai proyek penting dan kompleks.
“RUPTL ini bukan pekerjaan mudah, tapi sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjawab tuntutan masa depan energi kita,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Senin (11/8/2025).
Anggota Komisi VII DPR RI ini juga menambahkan perlu dirancang mekanisme investasi yang menarik bagi swasta, termasuk skema pembelian listrik yang realistis dan bisa didukung lembaga keuangan.
“Infrastruktur listrik dan jaringannya harus dibangun dengan pendekatan bisnis yang tepat karena sektor ini memiliki tingkat pengembalian investasi yang belum kompetitif,” lanjut Eddy.
Dalam audiensi tersebut, CEO IESR Fabby Tumiwa menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan dan mendorong agar MPR turut mendorong percepatan pembahasan dua regulasi tersebut di DPR.
“Kami berharap masukan ini bisa menjadi referensi bagi MPR dan DPR dalam menyusun peraturan yang strategis untuk energi masa depan Indonesia,” ungkap Fabby.
Menanggapi itu, Eddy Soeparno menyambut baik saran IESR dan menyatakan komitmen MPR sebagai penghubung antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan energi berdampak nyata.
“MPR bertindak sebagai akselerator, integrator, dan fasilitator. Kami terbuka untuk melanjutkan dialog dan menjembatani komunikasi multipihak,” jelas Eddy.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor, demi mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon dan sistem energi yang berkelanjutan serta inklusif di Indonesia.
