Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan reformasi subsidi energi dan transisi energi merupakan dua agenda yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, reformasi subsidi diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial, sedangkan transisi energi menjadi strategi jangka panjang memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung dekarbonisasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam Diskusi Kompas Institute bertema Reformasi Subsidi Energi: Mewujudkan Kebijakan yang Tepat Sasaran untuk Ketahanan Energi dan Transisi Energi Indonesia.
Eddy menilai persoalan utama subsidi energi saat ini adalah ketidaktepatan sasaran karena sebagian besar manfaatnya masih dinikmati kelompok masyarakat mampu.
“Di sinilah pentingnya melihat reformasi subsidi bukan soal mengurangi perlindungan, tetapi mengubah cara negara melindungi rakyatnya, sehingga kelompok rentan benar-benar mendapatkan haknya secara adil dan efisien,” ujar Eddy.
Ia menjelaskan reformasi subsidi harus mengedepankan prinsip right-sizing dan right-targeting agar anggaran negara dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk melindungi kelompok rentan sekaligus mendukung investasi di sektor energi masa depan.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN itu, salah satu opsi yang dapat ditempuh ialah mengalihkan skema subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada penerima manfaat berdasarkan data yang akurat. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan ruang fiskal yang lebih besar.
“Reformasi subsidi adalah strategi untuk mengalihkan sumber daya negara dari konsumsi yang tidak tepat sasaran menuju investasi produktif, termasuk untuk mempercepat transisi energi,” katanya.
Eddy mengatakan keberhasilan menekan subsidi energi fosil yang tidak tepat sasaran akan memberikan kapasitas fiskal lebih besar bagi pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan, memperkuat infrastruktur energi, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Ia mengingatkan reformasi subsidi tanpa arah transisi energi hanya akan menjadi langkah penghematan jangka pendek. Sebaliknya, transisi energi tanpa reformasi subsidi berpotensi membebani keuangan negara.
“Kalau reformasi subsidi berjalan sendiri tanpa transisi energi, kita hanya menghemat tanpa mengubah struktur. Tapi kalau transisi energi berjalan tanpa reformasi subsidi, kita akan menghadapi tekanan fiskal yang berat. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Eddy juga menyoroti kondisi geopolitik global yang dinilai semakin memperkuat pentingnya integrasi kedua agenda tersebut. Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi membuat perekonomian nasional rentan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga di pasar internasional.
“Dalam situasi seperti ini, reformasi subsidi dapat mengurangi beban fiskal, sementara transisi energi memperkuat kemandirian energi dalam jangka panjang. Kita juga harus memperbaiki struktur kebijakan, termasuk subsidi. Di situlah titik temu urgensi pembenahan subsidi dan transisi energi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eddy menilai Indonesia memiliki peluang menjadikan transisi energi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan industri hijau dan penciptaan lapangan kerja hijau.
“Kita memiliki peluang besar untuk membangun industri hijau yang menyerap tenaga kerja hijau. Jadi, green industries dan green jobs bukan sekadar jargon, tetapi mampu kita realisasikan melalui transisi energi yang berbasis pengembangan industri nasional,” pungkasnya.
